Bisnis

Ahok Merasa Dihalangi Buat Kampanye Setelah Mundur dari Pertamina, Kementerian BUMN Bilang Begini

Ashevilleglass.com – Deputi Sektor Manajemen Narasumber Daya Individu (SDM), Teknologi, serta Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tedi Bharata menegaskan bahwa komisaris yang sudah pernah resmi berhenti boleh mengambil bagian kampanye. Sehingga, komisaris tak perlu menanti surat pemberhentian dari Menteri BUMN untuk berkampanye.

“Jadi, setiap komisaris yang dimaksud telah mengajukan pengunduran diri, otomatis telah resmi berhenti kemudian mampu berkampanye, atau komisaris yang tersebut belum mengajukan pengunduran diri tetapi sudah ada bergabung kampanye, secara otomatis sudah ada dianggap mengundurkan diri sesuai tanggal efektif di tempat surat yang digunakan diajukan dari yang tersebut bersangkutan,” kata beliau pada keterangan tertulis, hari terakhir pekan (9/2/2024).

Tedi mengatakan, kebijakan pengunduran diri merupakan hak bagi setiap komisaris di area BUMN. Dirinya menjelaskan, aturan yang dimaksud bertujuan untuk memisahkan kepentingan kebijakan pemerintah dengan tata kelola perusahaan.

Hal ini dimaksudkan untuk masih menjaga tren positif metamorfosis BUMN pada beberapa tahun terakhir.

Baca Juga
Erick Thohir ‘Mati-matian’ Lawan Anies-Cak Imin Soal BUMN Jadi Koperasi, Ada Apa?

“Kementerian BUMN akan selalu menghormati hak yang disebutkan setiap komisaris yang memutuskan diri untuk mengundurkan diri. Komisaris yang dimaksud telah mengundurkan diri, tiada pernah dilarang kampanye akibat ini negara demokrasi,” jelas dia.

Tedi menyebut, Kementerian BUMN mengapresiasi komisaris yang mana mundur untuk terlibat berpartisipasi bergerak pada pesta demokrasi. Hal ini merupakan bentuk komitmen Kementerian BUMN pada menjaga tata kelola BUMN yang tersebut profesional.

“Secara aturan memang sebenarnya demikian, setiap direksi atau komisaris yang tersebut ingin terlibat kampanye harus mengundurkan diri dari BUMN,” kata Tedi.

Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok mengaku belum sanggup mengikuti rangkaian kampanye pasann calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo serta Mahfud MD.

Hal ini lantaran, Ahok belum mendapat surat pemberhentian jadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dari Menteri BUMN Erick Thohir.

“Saya itu bukan boleh berkampanye oleh sebab itu peraturan BUMN, saya kan taat konstitusi bukanlah konstituen. Ketika saya memutuskan mundur yang dimaksud terhitung dari tanggal 1 (Februari) Pak Erick Thohir bukan mau keluarkan surat pemberhentian saya nih,” kata beliau seperti yang tersebut dikutipkan dari acara Ahok Is Back, Hari Jumat (9/2/2024).

Related Articles

Back to top button