Nasional

Bakal Gugat Hasil Pilpres 2024 ke MK, Mahfud MD: Bukan Mencari Berhasil

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Pasangan calon presiden juga delegasi presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan datang menggugat hasil Pilpres 2024 yang diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pekan ini. Mahfud menyatakan gugatan ke MK itu untuk menyehatkan demokrasi Indonesia ke depan.

Mahfud menjelaskan bahwa dengan Ganjar berikrar mewariskan demokrasi sehat untuk generasi yang dimaksud akan datang, kemudian tidaklah membiarkan terjadinya perusakan demokrasi kemudian hukum. Hal itu disampaikan Mahfud pada jumpa pers sama-sama capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, serta regu hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dalam Jakarta, Kamis (21/3/2024).

“Kalau demokrasi lalu hukum dirusak, nanti terjadi lagi di area masa datang. Kalau mau bernegosiasi, membagi kekuasaan dengan yang mana punya duit, ya itulah. Lalu, orang biasa yang mana hebat-hebat itu tiada mampu tampil untuk terlibat mengurus negara,” kata Mahfud.

Mahfud menyatakan gugatan yang mana diajukan paslon nomor urut 3 ke MK, tidak mencari menang atau kalah di pilpres tapi melampaui itu, yakni demi masa depan demokrasi Indonesia. “Gugatan yang tersebut diajukan ke MK bukanlah mencari menang, tapi beyond election, masa depan. Bukan sekadar untuk pilpres hari ini. Tapi masa depan banyak tahun yang tersebut akan datang, demokrasi kita harus sehat,” ujarnya.

Ia menjelaskan pengungkapan berbagai pelanggaran juga kecurangan di Pemilihan Umum 2024 harus dijalankan di tempat semua lini hukum, baik pada MK maupun melalui hak angket di area DPR. Mahfud meyakini, MK akan menjalankan peran untuk menegakkan hukum juga bukanlah bertindak sebagai mahkamah kalkulator, yang mana semata-mata fokus pada selisih perolehan ucapan di pemilihan raya 2024.

Eks Menko Polhukam itu menilai MK yang miliki wewenang untuk menyelidiki permohonan atau gugatan terhadap hasil pemilu. Meski demikian, berdasarkan pengalaman telah berkali-kali MK membuktikan bukanlah mahkamah kalkulator.

“Saya kira putusan tahun 2008 yang dimaksud pertama itu menunjukkan MK tidak mahkamah kalkulator kemudian seterusnya sampai ada istilah TSM (terstruktur, sistematis, dan juga masif) itu masuk pada putusan hukum MK. Sebelum itu tidak ada ada. Artinya, MK tidak sekadar mahkamah kalkulator,” ungkapnya.

Mahfud menyatakan masalah gugatan terhadap hasil pemilihan 2024 yang mana telah terjadi diinformasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), paslon nomor urut 3 menilainya sebagai wujud menjaga cita-cita reformasi untuk memulai pembangunan negara Indonesia sebagai negara demokrasi juga negara hukum.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!