Nasional

Baleg DPR Usul DKJ Jadi Ibu Perkotaan Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan otoritas Saja pada IKN

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Ibukota Indonesia (DKJ) mampu menjadi ibu kota legislasi. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek) ketika menjadi pemimpin rapat Panja mengkaji RUU DKJ sama-sama perwakilan pemerintah, Hari Senin (18/3/2024).

Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Permasalahan (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN. Diktum itu menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota diadakan menyesuaikan kesiapan IKN.

“Namun demikian di dalam DKI Jakarta ini kita juga mengatur tentang kekhususan dan juga Ibukota Indonesia masih ada kaitannya dengan IKN. Saya sempat berpikir begini tadi, kalau sekalian dibikin kekhususan dapat nggak misalkan pada DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi, Parlemen,” tutur Awiek di tempat Ruang Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Awal Minggu (17/3/2024).

Apalagi, ia menilai, kesiapan IKN membutuhkan waktu lama. Atas dasar itu, ia menggalakkan agar DKI Jakarta dijadikan ibu kota legislasi.

“Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, lantaran kan pada di sini nggak ada batas waktu, sekalian cuma untuk legislasinya, legislatifnya di area DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,” ucap Awiek.

“Begitu usulan ya dari, ndak di hal-hal tertentu. Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa jadi juga di tempat IKN, tapi pusat kegiatannya ada di area DKJ, kita lempar itu, silakan pemerintah menanggapi,” imbuhnya.

Merespons itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyampaikan pemerintah menghormati menghadapi perbedaan pendapat itu. Namun, ia menyatakan tak setuju melawan usulan tersebut.

“Tentunya dengan tetap memperlihatkan menghormati kawan-kawan, namun izinkan pemerintah berbeda pendapat, pada hal ini kami menurut pemerintah jangan biarkan kami cuma di area sana (IKN), kita itu harus sama-sama pada konteks negara kesatuan,” tegas Suhajar.

Lantas, Awiek pun menjelaskan bahwa pihaknya tak bermaksud ingin meninggalkan pemerintah di area IKN. Ia menegaskan bahwa dirinya ingin agar DKJ jadi wilayah yang digunakan fokus pada legislasi.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!