Nasional

Baleg Targetkan RUU DKJ Dibawa ke Paripurna DPR pada 4 April 2024

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Ibukota (DKJ) ditargetkan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 4 April 2024. Hal itu disampaikan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas pada waktu mengatur Rapat Pleno RUU DKJ dengan Mendagri Tito Karnavian hingga perwakilan Kemenkeu dan juga Bappenas, Rabu (13/3/2024).

Supratman menyampaikan target itu untuk menjadi komitmen bagi DPR kemudian pemerintah menuntaskan akan segera beleid hukum yang mana mengatur tentang pemindahan ibu kota negara ini. Ia pun memohonkan persetujuan seluruh hadirin pada rapat baleg dengan pemerintah.

“Sehingga pada tanggal 4 April sudah ada bisa jadi diparipurnakan di dalam DPR. Jadwal ini tentatif. Ini adalah dapat diterima, Pak ya. otoritas DPD dan juga teman-teman DPR. Bisa ya,” kata Supratman.

Supratman menyampaikan, rapat pembahasan RUU DKJ bersatu pemerintah dimulai hari ini. Kemudian, pembahasan akan berlanjut dalam tingkat panja pada Kamis (14/3/2024).

“Kemudian akan diisi mulai besok dengan pembahasan di area tingkat panja. Kemudian akan diakhiri pada 3 April hari Rabu, di kerja,” ujar Supratman.

Lebih lanjut, Supratman menyampaikan, materi muatan RUU DKJ secara umum terdiri dari 12 Bab lalu 72 Pasal dengan sistematika kemudian materi muatan yang dimaksud terkait. Setidaknya ada empat materi muatan utama RUU DKJ.

“Pertama, kekhususan yang mana diberikan terhadap Ibukota sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, lalu kawasan aglomerasi. Kedua, pengaturan untuk mengatasi permasalahan yang digunakan ada pada Ibukota lalu wilayah sekitarnya, dan juga menyinergikan antardaerah penunjang yang ada, baik DKI Jakarta itu sendiri, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, maupun Cianjur,” kata Supratman.

Ketiga, kata Supratman, tentang pengangkatan kepala area DKJ juga pemberhentian oleh presiden, kemudian juga beberapa kewenangan khusus pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Empat, pengaturan tentang pemantauan kemudian peninjauan berhadapan dengan undang-undang ini,” sambung dia.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!