Bisnis

Basuki Klaim Proyek PIK 2 juga BSD Tak Bakal Pakai APBN Meski Masuk PSN

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap kata-kata persoalan penambahan 14 Proyek Penting Nasional (PSN) baru di akhir periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menteri Basuki menjelaskan tak semua PSN baru yang dimaksud serta-merta mendapatkan pendanaan dari APBN. Sebab peralihan status PSN yang disebutkan sekaligus merubah metode proyek yang digunakan sebelumnya solicited (prakarsa pemerintah) berubah jadi unsolicited (prakarsa badan usaha).

“Belum tentu APBN, kalau misalnya Harbour Road II Ibukota Indonesia Utara, itu hanya saja minta status, tapi semuanya ia (badan usaha), lantaran dulu unsolicited, yang dimaksud lainnya terus tak ada costnya, itu kalau ke PUPR,” ujar Basuki di dalam Gedung DPR, Mulai Pekan (4/1/2024).

Lebih lanjut, Menteri Basuki mengutarakan dari 14 PSN yang dimaksud baru yang disebutkan tiada ada proyek yang tersebut menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR. Kalaupun ada pembebasan lahan, akan ditanggung oleh LMAN dibawah Kementerian Keuangan. “(PU tidaklah terlibat di 14 PSN?) Tidak, itu tiap-tiap sendiri sendiri,” sambungnya.

Sedangkan untuk proyek PIK 2 kemudian pengembangan BSD, dijelaskan Menteri Basuki mengaku proyek yang dimaksud telah masuk pada kesepakatan pada sidang kabinet. Penguraian proyek yang dimaksud masuk pada unsolicited yang mana diprakarsai dan juga didanai oleh pelaku usaha. “Itu (BSD kemudian PIK 2) pada sidang kabinet telah diputuskan, non APBN, inisiatif swasta,” kata Menteri Basuki.

“Kalau PSN itu kan ada dukungan seperti regulasi, misal nya kalau untuk pembebasan lahan, kalau otoritas itu dibayar oleh LMAN Kementerian Keuangan, kalau swasta masih swasta,” pungkasnya.

Artikel ini disadur dari Basuki Klaim Proyek PIK 2 dan BSD Tak Bakal Pakai APBN Meski Masuk PSN

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!