Nasional

Cegah Permukiman Kumuh dalam IKN, eksekutif Bakal Batasi Gedung serta Jumlah Penduduk

Ashevilleglass.com – JAKARTA – eksekutif melalui Kementerian PUPR akan mengontrol perkembangan Ibu Pusat Kota Negara (IKN) Nusantara. pemerintahan berjuang agar nanti tidak ada ada perkampungan kumuh di tempat kawasan IKN ataupun wilayah-wilayah penyangga kawasan inti IKN

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan IKN adalah pusat pemerintahan di tempat Tanah Air. Meskipun nanti ada sisi ekonomi yang digunakan juga turut berkembang, namun pemerintah masih akan segera melakukan kontrol pertumbuhan kota.

“Kami rancang sedemikian rupa agar IKN itu tidak ada menjadi kota yang mana sepi namun tidaklah terlalu ramai,” ujar Iwan di Seminar Nasional lalu Sosialisasi Level Of Service Pengelolaan Gedung IKN dalam Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hari Sabtu (16/3/2024).

Iwan menambahkan Kementerian PUPR turut menyusun tata ruang IKN. Di mana di dalam dalamnya disiapkan aturan tata guna lahan, peruntukan kemudian pemanfaatan lahan, termasuk pengendalian untuk pemanfaatan lahan.

Pemerintah akan segera mengupayakan kondisi-kondisi kumuh tidaklah terjadi. Di samping itu dalam luar area IKN juga akan segera disiapkan agar tiada terjadi ketimpangan dengan menyiapkan sebagai kota penyangga. Jangan sampai IKN berada itu kota yang dimaksud megah kemudian kawasan dalam luarnya justru tidaklah tertata. “Nanti pasar-pasar tradisional akan ditata termasuk perumahannya untuk menjadi kawasan pendukung IKN,” tambahnya.

Iwan menandaskan, tak semua bisa jadi masuk ke IKN oleh sebab itu ini merupakan pusat pemerintahan. Walaupun nanti sisi dunia usaha akan datang terkerek namun semuanya akan segera tertata dengan baik. “Oleh lantaran itu sangat penting untuk meningkatkan level of services. Jangan sampai semua masuk tetapi tidaklah standar akhirnya bukan menjadi level dunia,”tandasnya.

Iwan mengakui jikalau nanti akan ada pembatasan luasan terbangun, kawasan hijau dipertahankan kepadatan juga ada kebijakan jumlah total penduduk. Sehingga semuanya sudah ada terencana pada mana crowded area mampu dikendalikan.

Iwan mengumumkan 70% konstruksi gedung pada IKN itu dengan skema KPBU. Otoritas IKN lalu kementerian teknis menyiapkan standar level pengelolaan dari infrastruktur yang dibangun di dalam kawasan IKN. Iwan menunjukkan untuk air minum yang tersebut harus memiliki standar seperti ada pengolahan juga disalurkan ke rumah tangga untuk kemudian siap diminum.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!