Nasional

Demokrat Ogah Tiru Golkar Minta Jatah Kursi Menteri: Hak Prerogatifnya Presiden

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Partai Demokrat ogah meniru Partai Golkar yang dimaksud memohon jatah kursi menteri terhadap capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Partai berlambang bintang mercy itu mengingatkan hak prerogatif presiden yang mana menentukannya.

Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan kemudian Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa penetapan menteri pada kabinet pemerintahan adalah kewenangan dari presiden terpilih.

“Penetapan menteri itu adalah domainnya presiden. Dan berapa menteri, untuk partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden,” kata Herman terhadap wartawan dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Hari Senin (18/3/2024).

Herman meyakini bahwa calon presiden terpilih telah memahami rumusan kabinet yang dimaksud akan datang disusun. Nantinya mengenai sikap menteri, kata dia, presiden akan bicara dengan pimpinan partai urusan politik pengusung.

“Saya kira Pak Prabowo sudah ada punya rumusannyalah, sudah ada punya rumusannya lalu ya sebaiknya memang sebenarnya yang menjadi hak prerogatif presiden ya biarkan Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, untuk mengambil keputusannya,” ujarnya.

Untuk Partai Demokrat sendiri, lanjut Herman, ia mengungkapkan pihaknya mengantisipasi kebijakan Prabowo. Selain itu, pihaknya masih mengantisipasi kebijakan dari KPU terkait hasil pilpres yang dimaksud rencananya akan disampaikan pada 20 Maret mendatang.

“Kalau Demokrat kan kemarin sudah ada saya ungkapkan juga, bahwa sampai ketika ini kami masih mengawaitu tanggal 20 Maret sampai betul-betul KPU secara formal memutuskan pemenang presiden, pemenang pemilihan umum presiden siapa, ditetapkan,” ungkapnya.

“Setelah itu pimpinan partai-partai ya akan berbicara dengan Pak Prabowo untuk merumuskan portofolio dan juga kriteria, mungkin saja juga nanti pada akhirnya langkah ya ada di area tangan presiden terpilihlah,” jelas dia.

Seperti diketahui bahwa Airlangga secara terang-terangan memohonkan jatah 5 kursi menteri pada Kabinet Prabowo. Alasannya oleh sebab itu Golkar menang di area 15 dari 38 provinsi.

Merespons itu, Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka menuturkan bahwa permintaan Airlangga perihal jumlah total menteri dapat dibicarakan. Namun, kata Gibran, pihaknya pada masa kini berada dalam fokus pada hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digunakan akan diinformasikan pada 20 Maret 2024.

“Ya nanti dibicarakan lagi, kami kan sedang fokus di tempat tanggal 20. Hasilnya seperti apa,” kata beliau pada waktu diwawancarai di dalam Balai Perkotaan Solo, Hari Senin (18/3/2024).

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!