Nasional

Diminta Kubu AMIN Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Airlangga: Belum Ada Undangan

JAKARTA – Tim Hukum Nasional pasangan calon presiden juga duta presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) meminta-minta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesi Maju pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Salah satunya adalah Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto.

Merespons hal tersebut, Airlangga enggan memberikan komentar banyak. “Ya kita tunggu saja,” kata Airlangga pada waktu ditemui ke Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, DKI Jakarta Barat, hari terakhir pekan (29/3/2024).

Ketua Umum Partai Golkar ini mengaku belum menerima undangan yang dimaksud. Dirinya belum bisa jadi melakukan konfirmasi akan hadir atau tak untuk bersaksi.

“Kita lihat aja, kan belum ada undangan,” ucapnya.

Selain Airlangga, menteri yang dimaksud diminta untuk berubah menjadi saksi adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

“Kami sudah ada menyampaikan permohonan terhadap Majelis Hakim untuk dapat membantu Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Koordinator Perekonomian RI,” kata Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir pada sidang PHPU, Kamis (28/3/2024).

Ari tak merinci apa penjelasan yang digunakan akan digali dari empat menteri tersebut. “Guna didengar keterangannya di persidangan ini, Yang Mulia,” katanya.

Mendengar permintaan itu, Ketua MK Suhartoyo mengatakan, jajaran hakim konstitusi akan terlebih dahulu mengeksplorasi itu. “Ya, nanti kami bahas itu, empat ya, empat menteri ya?” kata Suhartoyo.

“Empat menteri Yang Mulia, betul,” jawab Amir.

Artikel ini disadur dari Diminta Kubu AMIN Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Airlangga: Belum Ada Undangan

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!