Bisnis

DPRD Ibukota Minta Perumusan RUU DKJ Oleh DPR RI Dipercepat

Ashevilleglass.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Ibukota Indonesia memacu Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Ibukota (RUU DKJ) guna meyakinkan fungsi juga tanggung jawab inti otoritas Provinsi DKI.

“Mudah-mudahan anggota DPR-RI yang berasal dari wilayah pemilihan DKI Jakarta dapat mempercepat proses penyusunan RUU Kekhususan Jakarta,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Ibukota Misan Samsuri untuk media, di tempat Jakarta, pada hari Selasa.

Misan menjelaskan bahwa desakan ini bertujuan untuk menjamin bahwa RUU DKJ menjadi dasar bagi pengelolaan DKI Jakarta juga menegaskan hak serta kewajiban area terhadap pemerintah pusat.

Menurutnya, proses perencanaan pembahasan terkesan berjalan lambat teristimewa terkait status Ibukota Indonesia sebagai Ibu Kota.

Terlebih, ia mengatakan, RUU DKJ seharusnya rampung dibahas sebelum pemilihan 2024 sehingga bukan terjadi kekosongan kepastian hukum untuk status Perkotaan Jakarta.

“Secara pribadi, tentunya saya sangat menyayangkan buruknya perencanaan perundang undangan dalam DPR, bagaimana kemudian DKI Jakarta tak jelas statusnya secara undang undang hingga hari ini,” ucapnya, dikutipkan dari Antara.

Status DKI DKI Jakarta tertuang di Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang otoritas Provinsi DKI DKI Jakarta sebagai Ibu Daerah Perkotaan NKRI serta implementasi Undang Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan menghadapi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Perkotaan Negara (IKN).

Sebelumnya, Pelaksana Pekerjaan (Plt) Gubernur DKI DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa Ibukota pada waktu ini masih memegang status Daerah Khusus Ibu Daerah Perkotaan (DKI).

“Ya, RUU DKJ-nya sedang di proses. Jadi, pada waktu ini Ibukota Indonesia masih masih menjadi Ibu Kota,” ujar Heru.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa di waktu dekat akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai pengunduran status DKI Jakarta sebagai Ibu Daerah Perkotaan mulai 15 Februari 2024.

“Saat ini, DKI tidaklah memiliki status, juga itulah yang mana menggerakkan kita untuk mempercepat pembahasan RUU DKJ,” kata Supratman.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!