Nasional

Gegara Polemik Status Jakarta, DPRD DKI Mencak-mencak ke DPR: Perencanaan RUU DKJ Buruk!

Ashevilleglass.com – Status Ibukota sempat menjadi polemik lantaran dianggap tiada lagi menyandang status ibu kota pada 15 Februari 2024 lalu. Isu itu sendiri diungkap salah satu Anggota DPR RI, lantaran Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Perkotaan Negara (IKN).

Wakil Ketua DPRD DKI DKI Jakarta Misan Samsuri menyayangkan perencanaan pembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Ibukota (RUU DKJ) di area DPR RI. Akibatnya, sempat muncul anggapan hilangnya status ibu kota Jakarta.

“Secara pribadi, tentunya saya sangat menyayangkan buruknya perencanaan perundang undangan di tempat DPR. Bagaimana kemudian DKI Jakarta tidak ada jelas statusnya secara undang undang hingga hari ini,” ujar Misan untuk wartawan, Hari Senin (11/3/2024).

Menurut Misan, RUU DKJ seharusnya rampung dibahas sebelum pemilihan raya 2024 agar tidak ada terjadi kekosongan kapastian hukum untuk status Jakarta. Namun, yang dimaksud terjadi pembahasan di tempat DPR berjalan sangat lambat.

Lantaran itu, Misan berharap landasan untuk menentukan kekhususan Ibukota harus segera dirampungkan. Sebab, bila RUU DKJ disahkan tak lama setelahnya UU IKN, tugas pokok lalu fungsi (tupoksi) pemerintah wilayah dan juga kewajiban pemerintah pusat (pempus) terhadap DKI Jakarta menjadi jelas.

“Harapan saya tentunya DPR-RI khususnya yang tersebut berasal dari Dapil Ibukota menginsiasi percepatan perumusan undang undang kekhususan DKI Jakarta agar dapat dijadikan landasan di pengelolaan Ibukota Indonesia dan juga hak serta kewajiban area terhadap pusat,” katanya.

Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Republik Indonesia Sektor Hukum, Dini Purwkno mengklarifikasi kabar bahwa status Ibukota sebagai ibu kota telah dicabut seiring rencana kepindahan menuju Nusantara.

Dini menegaskan, Ibukota masih miliki status sebagai Daerah Khusus Ibu Perkotaan (DKI) hingga ketika ini.

“Status hukum ibu kota DKI DKI Jakarta belum berubah,” ucapnya, seperti yang dimaksud diambil dari Antara pada Kamis (7/3/2024).

Ia menambahkan, menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Daerah Perkotaan Negara (IKN), DKI Ibukota akan tetap memperlihatkan menjadi ibu kota negara hingga Keputusan Presiden tentang Pemindahan IKN ke Nusantara dikeluarkan.

Terkait kapan persisnya keppres itu terbit, Dini menyatakan hal itu akan bergantung sepenuhnya pada kewenangan presiden.

“Intinya Nusantara secara hukum baru akan efektif menjadi ibu kota negara pada ketika keppres diterbitkan. Nah, pada ketika keppres yang disebutkan terbit, maka otomatis DKI Ibukota Indonesia berhenti menjadi ibu kota negara,” tuturnya.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!