Nasional

Gugat Hasil Pilpres ke MK, Tim Hukum AMIN Ingin Diskualifikasi Cawapres Gibran

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Pasangan calon presiden kemudian delegasi presiden nomor urut 1, Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar (AMIN) sudah resmi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). AMIN menginginkan MK mendiskualifikasi cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka .

Hal ini disampaikan pasukan hukum Pasangan AMIN, Sugito Atmo Prawiro pada Polemik Trijaya ‘Sengketa Pemilu, Hak Angket, lalu Kompromi Politik’ secara virtual, Hari Sabtu (23/3/2024).

“Jadi sebenarnya kalau di dalam di Petitumnya itu kan kita menginginkan ya anu lah diskualifikasi untuk Cawapres Nomor dari Nomor 2, di hal ini Gibran,” katanya.

Sugito mengawasi jelas ada pelanggaran kode etik pada putusan 90 MK tentang batas usia capres-cawapres. Selain itu, ada peringatan serius keras kode etik dari Dewan Kehormatan Penyelnggar pemilihan (DKPP) terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari lantaran sudah pernah menerima Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto tanpa mengubah aturan terlebih dahulu.

“Karena itu kan jelas di dalam samping melanggar kode etik dalam Mahkamah Konstitusi, teristimewa Ketua Mahkamah Konstitusi ya, juga Ketua KPU-nya itu juga peringatan serius keras kode etik yang mana terkait dengan peringatan serius dari DKPP. Terus yang dimaksud ketiga juga bawa serunya juga kena peningkatan keras juga,” kata Sugito.

“Jadi dari semua komponen yang mana terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum sebenarnya itu bukan akan bisa jadi lepas dari cawapres nomor 2 lalu dari petitum itu yang digunakan menjadi starting point untuk proses pada waktu nanti kita bersidang dalam Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Sugito menyatakan bahwa Tim AMIN ingin agar Pilpres diulang serta capres Prabowo Subianto harus mengganti cawapresnya. “Iya tapi harus diulang kalau misalnya kejadian semacam itu, mau tidaklah mau oleh sebab itu kan nomor 2 tentunya atau perintah harus menjadi Calon Wakil Presiden. Meminta terhadap Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan mendiskualifikasi Calon Wakil Presiden Nomor 2,” katanya.

Ia meyakinkan pihaknya sudah pernah mempersiapkan bukti-bukti terkait ketika bergulir sidang pada MK. “Kalau yang dimaksud terkait dengan bukti resmi yaitu terkait dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi, putusan DKPP yang tersebut terkait dengan Ketua KPU dan juga Bawaslu,” katanya.

“Terkait saksi kita punya cukup berbagai saksi khususnya pada Jawa Timur serta di tempat Jawa Tengah, bahkan ada beberapa Kepala Desa yang mana kelihatannya bersedia untuk memberikan kesaksian. Dan beberapa pengurus pemilihan juga kelihatannya akan mencoba untuk mampu memberikan keterangan di area Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!