Nasional

Hak Angket Dianggap Masuk Angin, Jusuf Kalla Soroti Dua Hal Penting Ini adalah

Ashevilleglass.com – Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla (JK) membantah wacana bergulirnya hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pemilihan raya 2024 masuk angin. Menurut Jusuf Kalla ada dua hal yang mana harus dilihat dari wacana hak angket.

Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa bergulirnya hak angket itu semata lantaran ada dugaan kecurangan sebelum hari pencoblosan 14 Februari 2024 serta ketika rekapitulasi suara.

“Hanya ada kecurigaan (kecurangan pemilihan raya 2024), kalau sebelumnya sejumlah faktanya. Bagi kita bukanlah perihal menang atau kalah, tapi jangan proses ini sanggup jadi kebiasaan di dalam pemilu-pemilu yang dimaksud akan datang,” ungkap JK ketika menjadi bintang tamu di tempat acara ROSI Kompas TV, Hari Sabtu (9/3).

Baca juga:

  • Bandara Pattimura Ambon Sempat Ditutup Sementara hari terakhir pekan Siang, Hal ini Penyebabnya

JK kemudian diminta pendapatnya perihal sidang paripurna DPR RI yang dimaksud kemarin ternyata tak gegap gempita seperti awal hak angket pertama digulirkan oleh capres 03 pada 19 Februari 2024.

Menurut JK ada dua hal yang dimaksud harus dilihat dari wacana hak angket pemilihan 2024. Pertama kata JK, proses hak angket itu sendiri.

“Hak angket itu kan tak seperti yang mana diharap publik ramai. Bahwa segera bergema. Hak angket itu kan diusulkan dulu. Diusulkan oleh minimal 25 anggota (DPR), ini kan menuju ke situ,” ucap JK.

JK kemudian mengatakan bahwa di proses pengusulan hak anget itu terjadi dinamika politik, yakni pembicaraan antara partai pendukung hak angket.

Baca juga:

  • Diungkap Mahfud MD, Begini Respon Ganjar Usai Dilaporkan ke KPK

“Sekarang kah atau pasca tanggal 20? Siapa tahu tanpa peringatan yang menang katakanlah calon 03 atau 01. Jadi buat apa hak angket kan,” sambung JK.

Rosianna Silalahi lantas menyoroti hal itu akibat timbul kecurigaan bagi pendukung 02 bahwa hak angket digulirkan bagi paslon yang mana tidak ada siap kalah.

“Saya kira semua calon itu harus siap menang lalu siap kalah. Tidak mungkin saja tiga-tiga menangkan. Tapi yang mana jadi masalah, sebagian besar yah. Jangan presepsinya seperti itu. Hal ini permasalahan bangsa yang tersebut besar serta bahaya, apabila proses pemilihan umum seperti itu terus berlangsung,”

“Kedua, sebenarnya ini untuk mengklarifikasi. Jadi bagi saya, angket itu baik untuk ketiga-tiganya. Baik untuk 02, 01, ataupun 03. Supaya kalau 02 menang, beliau ada klarifikasi bahwa beliau menang tanpa masalah. Jadi dukungan terhadap publik penuh,” jelas JK.

Baca juga:

  • Siapa yang mana Akan Beruntung Jadi Istri Alam? Sejak Kecil Sudah Ditanamkan Hal Hal ini oleh Ganjar Pranowo

“Jika tak (ada hak angket), ini akan terus lanjut demo ke demo. Kapan akhirnya? Karena itulah bawa kesulitan ini tidak ke jalanan tapi ke DPR. Itu tambahan terhormat bangsa ini,” sambungnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan bahwa wacana pengajuan hak angket jangan sampai menuduh pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 diisi dengan kecurangan yang digunakan mendegradasi pelaksanaan jadwal kebijakan pemerintah lima tahunan tersebut.

Menurut Herman, hak konstitusional rakyat yang digunakan telah lama mencurahkan suaranya pada Pemilihan Umum 2024 dapat terdegradasi jikalau wacana hak angket itu berisi tentang tuduhan kecurangan.

“Kalau (pemilu) brutal, brutalnya di dalam mana?” kata Herman pada waktu menyampaikan aspirasi pada Rapat Paripurna DPR pada Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa seperti dikutipkan dari Antara.

Herman pun meminta seluruh pihak memperjelas terlebih dahulu duduk permasalahan apabila ingin mengajukan hak angket.

Menurut ia, wacana hak angket perlu didalami kembali kembali supaya bukan ada informasi yang bias di tempat masyarakat. Setelah itu, isi dari hak angket perlu dibahas secara bersama-sama.

“Tidak perlu memulai pembangunan wacana-wacana kecurangan kemudian sebagainya,” kata legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Herman menambahkan DPR mempunyai tugas untuk mengawal hingga mengawasi penyelenggaraan pilpres sampai batas waktu yang mana ditetapkan. Selebihnya, tugas konstitusional bisa jadi dijalankan apabila ada hal-hal lain yang digunakan ditemukan pada pemilu.

“Jangan sampai masyarakat betul-betul tidak ada mendapatkan informasi yang digunakan sebenar-benarnya. Hal ini penting dikarenakan DPR merupakan bagian pengambil langkah di penyelenggaraan pemilu,” katanya.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!