Nasional

Jaga Kondusivitas Pemilu, Sekjen Kemendagri Tekankan Netralitas ASN

Ashevilleglass.com – Demi menciptakan pemilihan yang digunakan damai, jujur, serta adil, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro menegaskan untuk para ASN untuk menjaga netralitas, kondusifitas lalu ketertiban.

“Bagaimana mengawasi netral atau tidak? Definisi dari netralitas, yang mana pertama bebas intervensi. Yang kedua bebas pengaruh, jadi tidak ada boleh dipengaruhi. Kemudian adil, objektif, tak memihak, bebas kepentingan, seperti itu, sampai tanda-tanda bentuk tangan (simbol jari) itu semua tidaklah boleh,” terang Suhajar Diantoro di Rapat Kesepahaman (Rakor) Pengawasan juga Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Planet dalam Hotel Stones Legian Bali, Selasa, (6/2/2024).

Suhajar menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh kemudian intervensi semua golongan juga partai politik. Bahkan, pada Pasal 24 dengan tegas dinyatakan bahwa ASN wajib menjaga netralitas.

“Jadi tolong para kepala wilayah ini substansi sosialisasi ke parpol dan juga timses, oleh sebab itu clear di dalam aturan yang dimaksud menyatakan tidaklah boleh mengikutsertakan, untuk disampaikan untuk partai kebijakan pemerintah juga seluruh bawahan-bawahannya,” ujarnya.

Suhajar menambahkan, pada pada UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pilkada, pasangan calon juga dilarang melibatkan ASN, termasuk mengikutsertakan anggota kepolisian kemudian Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kemudian di tempat PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS clear, ASN dilarang memberikan dukungan terhadap calon presiden-wakil presiden, calon kepala daerah, perwakilan kepala daerah, calon anggota DPR, DPD, serta calon anggota DPRD,” terangnya.

Untuk mengawal netralitas ASN, pihaknya sama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara lalu Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan juga Badan Pengawas pemilihan (Bawaslu) telah lama menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB).

“Poin pentingnya, pejabat pembina kepegawaian melaksanakan serta menyosialisasikan langkah bersama. Jadi tolong sosialisasikan, ungkapkan terhadap seluruh anggota, komunikasikan terhadap ASN, untuk tim-tim kampanye kemudian untuk pasangan calon, supaya tahu aturan mainnya,” pungkasnya.

Related Articles

Back to top button