Nasional

Jawaban pemerintahan dalam Sidang Komite HAM PBB mengenai Pasal Penghinaan Presiden Dikritisi

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Asian Diskusi for Human Rights and Development (Forum-Asia) menyesalkan pernyataan pemerintah Indonesia pada waktu menjawab Komite Kovenan persoalan pasal penghinaan presiden juga pemerintah pada sidang Komite HAM PBB atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) di dalam Jenewa, Swiss pada Selasa, 12 Maret 2024. Advocacy Officer Forum-Asia Rosalind Ratana mengatakan, dari awal pemerintah menggambarkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) adalah perkembangan legislatif.

“Dan di dalam di tempat ini merekan bilang bahwa prosesnya telah melalui konsultasi ekstensif dari beberapa stakeholder, serta mereka itu tekankan undang-undang yang disebutkan sudah disesuaikan terhadap standar HAM internasional. Di di tempat ini kami pas dengar itu lumayan terkejut,” katanya di diskusi bertajuk ‘Pemerintah Indonesia Putarbalikkan Fakta Kondisi HAM di area Sidang ICCPR’ disiarkan di area YouTube KontraS, Hari Senin (18/3/2024).

Rosalind mengungkapkan, pada waktu pemerintah Indonesia menyampaikan hal tersebut, Komite ICCPR pun mengutarakan bahwa ada kegagalan HAM di KUHP, sebab dinilai mengganggu kebebasan berpendapat. “Dan mereka itu menanyakan beberapa, salah satunya terkait pengembalian hukuman penjara terhadap dia yang digunakan menyerang kehormatan, harkat martabat presiden juga delegasi presiden serta pemerintah,” ucapnya.

Rosalind menyayangkan jawaban pemerintah Indonesia yang mana justru menguatkan bahwa aturan yang disebutkan dibuat untuk mendiskriminasi, lalu mengkriminalisasi kebebasan berpendapat. “(Komite) ia sebut bahwa pasal ini melanggar kebebasan berekspresi dikarenakan memang benar presiden dan juga pejabat itu secara standar merupakan subjek yang tersebut sanggup dikritisi oleh umum lantaran merekan miliki jabatan yang dimaksud bertanggung jawab ke publik,” katanya.

“Namun jawaban dari pemerintah sendiri, mereka bilang bahwa pasal pengembalian hukuman yang dimaksud sebenarnya sudah ada sesuai dengan aturan pada kovenan oleh sebab itu ada penjelasan terkait kebebasan berekspresi di tempat situ. Apalagi yang tersebut terkait kepentingan umum,” sambungnya.

Namun, kata Rosalind, berdasarkan observasi, pihaknya menilai bahwa diperkenalkan aturan terdapat menjadi landasan dasar, untuk mengkriminalisasi siapa cuma yang tersebut mencela presiden lalu pemerintah. “Hal ini rancu, oleh sebab itu setiap pejabat yang tersebut memegang jabatan publik, subjeknya dari pengamanan kovenan ini, inilah kenapa adanya hukuman terkait ekspresi terhadap pemerintah itu sangat problematik, kemudian pada sidang yang dimaksud hal ini tidak ada dapat dijelaskan secara lengkap oleh para delegasi (Indonesia),” pungkasnya.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!