Bisnis

Kades Bisa Menjabat 16 Tahun! Revisi UU Desa Telah Disetujui

Ashevilleglass.com – Baleg DPR sama-sama Kemendagri sudah menyetujui pembahasan tingkat pertama revisi UU tentang Desa pada Awal Minggu (5/2/2024).

Sebelumnya, pada akhir tahun lalu, aliansi kepala desa lintas asosiasi menemui Presiden Joko Widodo untuk mendiskusikan perkembangan revisi Undang-Undang Desa.

“Kami bertemu dengan Presiden (Jokowi) kaitannya mengkaji revisi Undang-Undang Desa, Nomor 6 Tahun 2014. Kami ingin menanyakan terhadap beliau secara langsung bagaimana perkembangan terkait revisi undang-undang tersebut,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Senthot Rudi Prastiono pada Istana Kepresidenan Jakarta, hari terakhir pekan (29/12/2024) lalu.

Salah satu poin yang mana disorot di revisi ini adalah Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun lalu dapat dipilih maksimal dua kali masa jabatan.

“Kami dengar dari Asosiasi Kepala Desa kemudian Alat Desa, merek ingin UU Desa direvisi dengan segera. Kami telah terjadi mendengarkan aspirasi yang disebutkan serta mengusulkannya sebagai inisiatif DPR,” kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi di pernyataan resmi DPR RI, Selasa (6/2/2024).

Ia berjanji, selama masa sidang, revisi akan segera disahkan pada Baleg. Selain itu, ia menjelaskan, ketika ini pasukan perumus kemudian pasukan sinkronisasi sedang merumuskan materi dari UU Desa.

“Insya Allah, waktu malam ini juga akan kita putuskan, juga semoga proses ini dapat selesai sehingga target pengesahan UU di masa sidang ini dapat tercapai,” ujarnya.

Menurut Baidowi, hasil dari pembahasan tingkat 1 Panja akan diserahkan pada Rapat Paripurna berikutnya. Panja yang dimaksud mengkaji RUU Desa telah lama memutuskan beberapa hal melalui musyawarah mufakat.

Pertama, ditambahkan Pasal 5A yang mengatur tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi; kemudian, Pasal 26, Pasal 50A, kemudian Pasal 62 ditambahkan untuk mengatur pemberian tunjangan purna tugas satu kali dalam akhir masa jabatan Kepala Desa, BPD, lalu Alat Desa sesuai dengan keuangan Desa.

Kedua, Pasal 34A dimasukkan untuk menetapkan persyaratan jumlah keseluruhan calon Kepala Desa di Pilkades; Pasal 39 mengatur masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun lalu dapat dipilih paling sejumlah dua kali masa jabatan.

Serta terdapat Pasal 72 yang tersebut mengatur sumber pendapatan desa; Pasal 118 yang mana mengatur Ketentuan Peralihan; serta Pasal 121A yang dimaksud mengatur Pemantauan lalu Peninjauan Undang-Undang.

Related Articles

Back to top button