Nasional

Ke Bareskrim, Bahlil Bikin Aduan Pencatutan Namanya perihal Izin Tambang

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebabkan aduan ke Bareskrim Polri berhadapan dengan pencatutan namanya pada Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Saya datang ke Bareskrim Polri untuk memenuhi komitmen saya pada rangka meluruskan berita yang dimaksud terindikasi bahwa di tempat Kementerian saya ada yang dimaksud mencatut nama saya lewat proses perizinan pemulihan IUP,” kata Bahlil dalam Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Bahlil meminta, Bareskrim Polri untuk dapat menangani persoalan ini secara hukum. Karena, informasi yang digunakan berprogres mencemarkan nama baiknya.

“Hari ini saya, sebagai bentuk keseriusan saya, untuk merasa dirugikan nama baik saya. Jadi, saya minta untuk dilaksanakan proses secara hukum,” ucapnya.

“Transparan saja, jadi sebagai bentuk kebijakan dan juga keseriusan saya pada proaktif untuk melakukan proses apa yang dimaksud diberitakan kemarin,” sambungnya.

Bahlil menegaskan, dirinya tidak melaporkan medianya, namun sosok yang mana mencatut namanya. “Saya bukan mengadu Temponya ya, tidak. Saya mengadu adalah orang-orang yang tersebut mencatut nama baik saya untuk mengajukan permohonan sesuatu. Jadi, biar tidak ada ada informasi simpang siur. Harus kita luruskan informasi ini,” katanya.

Sebelumnya, Bahlil juga sudah melaporkan sebuah media lalu podcast yang tersebut ditayangkan di dalam YouTube ke Dewan Pers. Bahlil menilai, konten podcast yang dimaksud ditayangkan dalam YouTube pada Hari Sabtu (3/3/2024) dan juga pemberitaan di dalam sebuah media edisi 3 Maret 2024 dengan liputan investigasi berjudul ‘Main Upeti Izin Tambang’ merugikan namanya.

“Pak Menteri Bahlil berkeberatan oleh sebab itu sebagian informasi yang tersebut disampaikan ke rakyat mengarah terhadap tudingan lalu fitnah, juga sarat dengan informasi yang dimaksud tak terverifikasi,” kata Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa di dalam Gedung Dewan Pers, Jakarta, Mulai Pekan (4/3/2024).

“Karenanya kami meyakini ada unsur pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, di dalam antaranya terkait kewajiban wartawan untuk setiap saat menguji informasi juga tak mencampurkan fakta dan juga opini yang tersebut menghakimi,” sambungnya.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!