Nasional

Kejagung Diprediksi Bakal Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Timah

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Kejaksaan Agung ( Kejagung ) diyakini akan datang menetapkan terperiksa baru tindakan hukum dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah pada Bangka Belitung (Babel) pada 2015-2022. Hal yang dimaksud terlihat dari saksi yang tersebut diperiksa Kejagung pada Rabu (13/3/2024).

Diketahui, Kejagung memeriksa dua admin CV Mutiara Alam Lestari (MAL), YF serta GST sebagai saksi persoalan hukum dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah. Hingga kini, belum ada satu unsur pun dari CV MAL yang ditetapkan menjadi tersangka.

“Ini ada indikasi terperiksa baru. Kalau enggak ada kaitannya, enggak mungkin saja diperiksa jadi saksi,” ujar Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dihubungi, Kamis (14/3/2024).

Hingga kini, Kejagung sudah pernah menetapkan 14 terdakwa tindakan hukum dugaan korupsi timah. Mereka adalah General Manager PT Trinindo Inter Nusa (TIN), RL; Dirut PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT), Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018, Emil Emindra (EE), Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), Suwito Gunawan (SG); Direktur PT SIP, MB Gunawan (MBG); lalu Dirut CV Venus Inti Perkasa (VIP), Hasan Tjhie (HT).

Lalu, pemilik faedah (benefit official ownership) CV VIP lalu PT MCN, Tamron alias Aon (TN); Manager Operasional CV VIP, Achmad Albani (AA); bekas Komisaris CV VIP, BY; Dirut PT SBS, RI; Dirut PT Refined Bangka Tin (RBT) Agustus 2018-kini, Suparta (SP); Direktur Business Development PT RBT, Reza Andriansyah (RA); TT (perintangan penyidikan); serta Direktur Pengembangunan Usaha PT Timah 2019-2020, ALW.

Uchok berpendapat, pemeriksaan kedua admin CV MAL yang disebutkan merupakan hasil pengembangan. “Tinggal menanti waktu cuma untuk penetapan terdakwa baru sambil pengumpulan barang bukti,” katanya.

Dia menuturkan, pemeriksaan itu juga menunjukkan berbagai pihak yang digunakan diuntungkan dari praktik culas pada tata niaga pertambangan timah ini. Apalagi, Kejagung sempat mengungkapkan modus menggunakan perusahaan cangkang oleh para terperiksa di menjalankan aksinya.

Di sisi lain, Uchok mengapresiasi keseriusan Kejagung mengusut tindakan hukum ini. Ia harapkan para terperiksa juga dikenakan pasal aksi pidana pencucian uang (TPPU) mengingat kerugian negara lebih lanjut dari Rp270 triliun.

“Mungkin perlu juga terperiksa yang tersebut telah selesai pemberkasan untuk segera disidangkan selain secara pararel melanjutkan pengembangan. Jadi, masyarakat bisa saja tahu faktanya seperti apa,” katanya.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!