Nasional

Kewajiban Sertifikasi, BPJPH: Harus Cantumkan Keterangan Tidak Halal

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan oleh eksekutif mulai 18 Oktober 2024 mendatang. Badan Penyelenggara Pemastian Sistem Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, produk-produk yang berasal dari material yang tersebut tidak ada halal atau nonhalal dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal.

“Produk nonhalal dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal,” kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, di tempat Jakarta, Awal Minggu (25/3/2024).

“Seperti misalnya minuman keras, atau makanan berbahan daging babi misalnya, tentu cuma bukan kemungkinan besar didaftarkan sertifikat halal, artinya, dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal,” tambahnya.

Lebih lanjut Aqil menjelaskan, sebab produk-produk yang dimaksud dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal, maka produk-produk yang disebutkan tetap memperlihatkan sanggup diperdagangkan sekalipun pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal telah dimulai pada Oktober 2024 mendatang.

“Namun dengan syarat, item yang disebutkan diberi penjelasan atau deskripsi sejelas-jelasnya bahwa item berbahan atau mengandung unsur nonhalal. Misalnya, item mengandung daging babi diberi keterangan dengan mencantumkan tulisan atau gambar babi dibungkusannya,” jelasnya.

Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 92, bahwa pelaku perniagaan yang tersebut memproduksi item yang digunakan berasal dari material yang tersebut diharamkan, wajib mencantumkan keterangan bukan halal. Keterangan tiada halal itu dapat dalam bentuk gambar, tanda, dan/atau tulisan yang dimaksud dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk; dan/atau tempat tertentu pada produk.

Selanjutnya, Pasal 93 menyatakan, bahwa komoditas yang digunakan berasal dari substansi yang mana diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak ada halal sebagai gambar, tulisan, dan/atau nama komponen dengan warna yang digunakan berbeda pada komposisi bahan, misalnya dengan warna merah.

“Undang-Undang Nomor 33 lalu Peraturan eksekutif Nomor 39 Tahun 2021 juga mengatur bahwa pencantuman keterangan tidak ada halal sebagaimana dimaksud di Pasal 92 kemudian Pasal 93 harus mudah dilihat serta dibaca juga tidaklah mudah dihapus, dilepas, serta dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Aqil.

Prinsipnya kata Aqil, regulasi JPH bertujuan untuk menghadirkan proteksi juga memberikan kemudahan bagi warga bahwa item yang dimaksud halal itu jelas lalu yang nonhalal juga jelas.

“Ini juga membuktikan bahwa sertifikasi halal dimaksudkan untuk proteksi konsumen bagi penduduk pada mengonsumsi atau menggunakan produk,” pungkasnya.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!