Bisnis

Luhut Buka Suara Soal Polemik Utang Rafaksi Minyak Goreng, otoritas Nunggak 2 Tahun

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Menteri Koordinator Area Kemaritiman kemudian Investasi, Luhut B Pandjaitan menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan utang rafaksi minyak goreng . Hal yang dimaksud disampaikan ketika menjadi pemimpin Rapat Kerjasama Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng , Hari Senin (25/3/2024).

“Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Hal ini telah diaudit sejenis BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan) dan juga bukan ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga peniaga bukan mengalami kerugian,” tutur Luhut di keterangan resminya.

Dalam kesempatan itu, Luhut memohon konfirmasi Kejaksaan Agung terkait aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah tersebut. Menurutnya, hal ini penting agar tiada menjadi permasalahan yang digunakan mempunyai risiko hukum di tempat kemudian hari.

Luhut juga menginformasikan bahwa klaim yang mana tidaklah terakomodir adalah lantaran terbentur permasalahan dokumen. Menurutnya, beberapa klaim tiada bisa jadi diproses akibat ketidaklengkapan dokumen pendukung klaim pembayaran tersebut.

“Kalau permasalahan dokumen yang tidaklah lengkap, tentu kita tidak ada bisa saja akibat itu melanggar aturan. Tapi kalau ada dokumen yang mana dapat kita bantu dorong, teristimewa bagi tukang jualan kecil itu, dibimbinglah membereskannya, yang dimaksud penting perhatikan aspek hukumnya,” tegas Luhut.

Sebagai informasi perwakilan dari BPKP, BPDKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan juga Kementerian Industri menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

“Seperti yang dimaksud disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang tersebut mengajukan klaim, diverifikasi sekitar 474 Miliar Rupiah. Pelaku usaha yang disebutkan terdiri dari retail modern maupun perniagaan tradisional,” ungkap Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Isy Karim.

Mengenai penyelesaian pembayaran, Menko Luhut mengingatkan, bahwa keterlambatan pembayaran ini berkaitan erat dengan nasib penjual sehingga perlu segera diselesaikan.

“Kita semua pejabat pemerintah ini harus mengingat pedagang, kalau begini kan kasihan pedagang itu. Hal ini kan harusnya jadi modal dia, jadinya berhenti berputar. Itu kan juga punya dampak yang lumayan. Kita harus pahami itu, merekan kan juga modalnya terbatas,” pungkas Menko Luhut.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!