Nasional

Mahfud Balas Ucapan Luhut Yang Bilang Pergerakan Petisi Kampus Dipolitisasi: Apa Politisasinya?

Ashevilleglass.com – Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud Md balik mempertanyakan ucapan dari Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman kemudian Pengembangan Usaha (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyoal pergerakan civitas academica yang dimaksud disebut dipolitisasi.

“Kalau saya menganggap itu pergerakan moral yang digunakan murni. ‘Kan boleh dong berbeda pendapat dengan Pak Luhut? Saya menganggap itu aksi moral murni juga tidak ada ada politisasinya akibat mereka itu tidaklah memihak pasangan calon mana pun, tiada mengampanyekan siapa pun,” kata Mahfud Md usai acara Tabrak, Prof! di tempat Pos Bloc, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Mahfud lantas mempertanyakan sisi politisasi dari aksi civitas academica dalam seluruh Indonesia yang dimaksud terjadi selama masa kampanye.

“Apa politisasinya? Apa misalnya bahwa itu partisan? Tidak ada. Mereka tidak ada membantu calon tertentu,” kata Mahfud.

Mahfud lantas mengatakan, justru orang yang mana melakukan politisasi adalah orang yang dimaksud berupaya mengungguli pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024.

“Justru yang tersebut kemudian melakukan langkah-langkah yang mana ingin mengungguli calon tertentu itulah yang digunakan melakukan politisasi di dalam luar tugasnya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada kanal YouTube salah satu media televisi, Luhut menyatakan bahwa aksi civitas academica di tempat berbagai kampus merupakan pergerakan yang digunakan dipolitisasi.

“Pada zaman seperti sekarang ini, itu ‘kan politisasi. Lah orang lagi zaman kampanye begini masa kasih statement (pernyataan) begitu? Menurut hemat saya enggak pas,” kata Luhut pada tayangan yang tersebut disaksikan pada Jakarta, Rabu.

Beberapa akademisi dari banyak universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) dan juga beberapa kampus lain menyampaikan petisi merupakan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung perihal etika hingga kenegarawanan pada petisinya.

Presiden RI Joko Widodo pun menilai petisi dari berbagai akademisi universitas mengenai pemerintahannya adalah bagian dari hak demokrasi yang harus dihargai.

“Ya, itu hak demokrasi yang dimaksud harus kita hargai, ya,” kata Jokowi dalam Wilayah Bandung, Jawa Barat, seperti pada tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di tempat Jakarta, Hari Sabtu (3/2/2024).

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan bahwa kritik yang digunakan muncul dari beberapa jumlah akademisi dari beberapa universitas di dalam Tanah Air adalah bagian dari dinamika urusan politik mendekati pemilihan raya 2024 yang tersebut harus diperhatikan pemerintah.

“Dinamika urusan politik apa pun, eksekutif harus perhatikan, artinya meng-assurance lalu mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa,” kata dia. (Sumber: Antara)

Related Articles

Back to top button