Nasional

Mahfud MD: Ucapan Selamat untuk Presiden Terpilih Lebih Tepat Setelah Putusan MK

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Calon delegasi presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menilai ucapan selamat untuk presiden terpilih seharusnya diberikan setelahnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bukanlah berdasarkan hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Secara Yuridis ucapan selamat memang sebenarnya lebih tinggi tepat setelahnya ada konfirmasi atau vonis MK,” kata Mahfud melalui akun X miliknya @mojmahfudmd, Hari Jumat (22/3/2024).

Mahfud menjelaskan, pemenang pemilihan raya 2024 tidaklah ditetapkan oleh tindakan hasil rekapitulasi KPU, melainkan MK, yang digunakan ditentukan berdasarkan dua cara.

Pertama, ialah konfirmasi, yaitu pemberitahuan MK terhadap KPU bahwa tidak ada ada gugatan di waktu tiga hari setelahnya langkah KPU. “Kedua, vonis yakni putusan final oleh sebab itu ada gugatan yang dimaksud diperiksa di sidang maksimal 14 hari kerja,” kata Mahfud.

Cuitan Mahfud itu juga disertai video berisi pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie.

“Keputusan KPU belum final serta mengikat sampai ada konfirmasi dari MK atau putusan MK. Besok, itu kebijakan KPU masih dapat berubah dengan putusan MK, yang dimaksud menang jadi kalah, yang dimaksud kalah jadi menang. Itulah yang digunakan menjadi kewenangan mutlak dari MK menurut konstitusi. Apa itu mungkin?” ujar Jimly.

Secara teoritis, hal yang disebutkan dimungkinkan terjadi. Oleh lantaran itu, penetapan pemenang pemilihan umum tak belaka mengantisipasi tindakan KPU secara resmi, namun juga harus mengawaitu langkah MK.

“Hormati mekanisme konstitusional kita. Kalaupun MK sudah ada mengonfirmasi atau telah menciptakan putusan, masih itu namanya president elect bukanlah presiden Indonesia. Itu baru presiden terpilih. Presiden Republik Indonesia tetap saja Jokowi sampai tanggal 20 (Oktober),” ucap Jimly.

Berdasarkan penjelasan Jimly, kata Mahfud, sanggup belaka ada pembatalan hasil pemilu, teristimewa jikalau langkah MK berbeda dengan kebijakan KPU. “Misal pada Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, Thailand, Turki, juga lain-lain,” katanya.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!