Nasional

Mendagri Usul Klausul Peralihan Status Ibu Perkotaan Ibukota Ketika Keppres IKN Terbit

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mengusulkan agar ada satu klausul yang dimaksud mengatur tentang peralihan status Ibu Daerah Perkotaan Ibukota dihilangkan ketika Keppres IKN terbit. Mendagri mengusulkan agar klausul itu dibunyikan pada RUU Daerah Khusus Ibukota (DKJ) maupun UU IKN.

“Kami juga mohon kalau dapat pada UU DKJ ada satu pasal di dalam bagian peralihan atau bagian akhir yang digunakan menegaskan kembali bahwa UU DKJ ini berlaku ketika ibu kota negara pindah ke IKN setelahnya Keppres tentang itu diterbitkan. Sehingga dibunyikan di dalam UU IKN, dibunyikan juga di tempat UU DKJ,” kata Tito pada waktu rapat oleno RUU DKJ bersatu Baleg DPR, Rabu (13/3/2024).

Ia menjelaskan, usulan itu dilayangkan agar tak terjadi polemik hukum. Pasalnya, kata Tito, pembahasan serta pengesahan RUU DKJ molor dari ketentuan yang tersebut telah lama ditetapkan.

“Sehingga tidak ada menjadi polemik hukum nantinya lantaran adanya waktu gap yg kemungkinan besar bagi beberapa pihak agak terlambat. Harusnya 15 Februari kita harapkan bisa saja nanti diselesaikan pada masa sidang ini dan juga mungkin saja pada Paripurna mendatang,” kata Tito.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Lingkup Hukum Dini Purwono mengungkapkan bahwa sampai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), DKI DKI Jakarta masih tetap memperlihatkan menjadi ibu kota negara. “Berdasarkan Pasal 39 UU IKN, DKI Ibukota masih sebagai ibu kota negara sampai dengan terbitnya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara,” kata Dini pada keterangannya dikutip, Hari Jumat (8/3/2024).

Dini menjelaskan, Nusantara secara hukum baru akan efektif menjadi ibu kota negara pada ketika Keppres diterbitkan. Setelah Keppres yang dimaksud terbit, katanya, maka otomatis DKI DKI Jakarta berhenti menjadi ibu kota negara. Namun kapan terbitnya Keputusan Presiden akan tergantung dengan kewenangan Presiden.

“Aturan terkait hal yang dimaksud diatur pada Pasal 41 UU IKN. Bhw sejak ditetapkannya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara, ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai wilayah otonom, kemudian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Perkotaan Ibukota sebagai Ibu Perkotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan juga dinyatakan bukan berlaku,” kata Dini.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!