Nasional

MK Keluarkan Nomor Registrasi PHPU Pilpres 2024 Sore Ini adalah

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengeluarkan nomor registrasi untuk dua aduan sengketa Pilpres 2024 pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digunakan akan disidangkan perdana pada Rabu (27/3/2024).

“Iya, sore ini akan diregistrasikan lalu akan di-upload permohonannya,” ujar Wakil Ketua MK, Saldi Isra terhadap wartawan di tempat Gedung MK, Jakarta, Hari Senin (25/3/2024).

Saldi mengungkapkan pihaknya akan menyelesaikan satu per satu ajuan gugatan yang diadakan oleh Pemohon. MK akan menyelesaikan sengketa pilpres terlebih dahulu di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK), sebelum melangkah ke pileg.

“Ya kita selesaikan pilpres dulu, satu-satu ya,” ucap Saldi.

Sebagai informasi, pada waktu ini Mahkamah Konstitusi (MK) talah menerima pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebanyak 277 perkara. Perkara tersebut, terbagi menjadi tiga sengketa pemilihan umum yakni dua gugatan sengketa pilpres, 12 perkara sengketa DPD RI, juga 263 sengketa DPRD/DPR.

“Tapi itu memang benar belum mencerminkan jumlah keseluruhan perkara dikarenakan setelahnya ini kami akan telaah dulu permohonan ini sehingga betul-betul ini total perkara yang mana diregistrasi,” kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, untuk wartawan, Hari Senin (25/3/2024).

Fajar merinci gugatan yang mana diajukan ke MK pada Pemilihan Umum 2024 ini sejumlah diajukan dari partai kebijakan pemerintah (parpol) dan juga juga perorangan masalah sengketa pileg. Hingga kini, MK masih melakukan pemetaan terhadap aduan yang mana masuk.

“Rata-rata DPRD/DPR, terdiri dari parpol dan juga perseorangan itu yang digunakan kemudian concern kita ke olah data dulu. Itu nanti pemetaan dalilnya setelahnya ini, perbaikan 3×24 jam selesai, kita data persoalan apa,” papar Fajar.

Baca juga:Anies juga Ganjar Gugat Hasil Pilpres ke MK, Gibran: Monggo

Fajar pun meyakini pihaknya bisa jadi menyelesaikan PHPU pilpres selama 14 hari kerja, lantaran hal yang disebutkan merupakan perintah dari undang-undang.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!