Nasional

Netralitas Jokowi Dipertanyakan pada Sidang PBB, Pengamat: Coreng Hitam Perjalanan Demokrasi

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tempat Pilpres 2024 diperdebatkan di sidang Komite HAM PBB atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) di tempat Jenewa, Swiss pada Selasa, 12 Maret 2024. Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Penelitian serta Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab membuka pendapat menanggapinya.

“Ini menjadi coreng hitam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia di dalam mata internasional,” kata Fadhli terhadap SINDOnews, Hari Sabtu (16/3/2024).

Dia berpendapat, demokrasi Indonesia di area era Jokowi jatuh pada titik nadir, khususnya setelahnya Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai partisipan Pilpres 2024. “Jokowi telah menunjukkan terhadap dunia, demokrasi Indonesia yang tersebut sebelumnya dipandang, pada masa kini jatuh,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menjadi sorotan pada sidang Komite HAM PBB atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) di tempat Jenewa, Swiss pada Selasa, 12 Maret 2024. Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Jokowi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Dalam persidangan, para anggota komite HAM PBB akan mendiskusikan isu HAM terbaru dalam banyak negara. Ndiaye ketika itu mempertanyakan terkait jaminan hak urusan politik untuk warga negara Indonesia (WNI) pada pemilihan 2024.

Dia bahkan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimaksud meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai partisipan Pilpres 2024. Sebab aturan aturan usia partisipan pilpres diubah MK.

“Kampanye dilakukan setelahnya putusan di area menit akhir yang mengubah ketentuan pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk terlibat di pencalonan,” ujar Ndiaye di sidang yang mana ditayangkan di area website UN Web TV.

Dia juga mempertanyakan, masalah langkah apa yang tersebut harus diadakan agar pejabat negara tiada terlibat atau cawe-cawe di pesta demokrasi lima tahunan sekali di area Indonesia itu. “Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk menegaskan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tidaklah sanggup memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu,” katanya.

Dia juga mempertanyakan, apakah pemerintah Indonesia sudah menyelidiki dugaan intervensi pada Pemilihan Umum 2024. Namun yang disayangkan, perwakilan Indonesia di forum itu bukan menjawab pertanyaan Ndiaye. Delegasi Indonesia justru menjawab pertanyaan lain.

Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Telematika, Multimedia, AI, juga OCB Independen Roy Suryo sangat menyayangkan sikap delegasi Indonesia yang dimaksud tak menjawab pertanyaan itu. Menurutnya, peluang itu sanggup dijawab secara tegas agar meluruskan dinamika urusan politik yang mana ada dalam Indonesia.

“Sangat disayangkan, padahal sebenarnya kesempatan yang disebutkan dapat digunakan untuk menjawab berbagai kabar miring tentang Pemilihan Umum 2024 dalam Indonesia yang tersebut sarat dengan pelanggaran etika, moral bahkan kecurangan-kecurangan yang mana telah bersifat TSM di tempat berbagai sektor sekarang ini,” kata Roy pada keterangannya.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!