Nasional

Partai Perindo Minta Kasus Pidana Konsekuensi Politik Pilpres 2024 Dihentikan

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Ketua DPP Partai Perindo Sektor Hukum lalu HAM, Tama S Langkun meminta-minta dampak urusan politik Pilpres 2024 terhadap persoalan hukum hukum yang digunakan melibatkan beberapa pihak untuk dihentikan. Langkah itu perlu dijalankan dikarenakan sangat kental dengan nuansa urusan politik yang mana terjadi.

“Partai Perindo berharap terkait dengan hal hukum yang mana mempunyai dampak erat dengan isu urusan politik masalah pilpres kemarin itu ditangguhkan atau diksampinhkan,” ujar Tama dalam Kanyor DPP Partai Perindo, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Dia menilai persoalan hukum yang menimpa Palti Hutabarat yang tersebut ditetapkan sebagai terdakwa juga ketika ini berkasnya telah dilakukan dilimpahkan ke kejaksaan harus dihentikan. Kasus lain seperti yang mana dialami oleh Aiman Witjaksono yang tersebut sebelumnya juga telah lama mengajukan praperadilan.

“Terkait hal-hal seperti ini kita berharap rekan-rekan kepolisan untuk mengenyampingkan dikarenakan perkara seperti ini lebih banyak ketara politiknya ketimbang tentang hukumnya,” jelasnya.

Lebih detail, Tama menyatakan bahwa beberapa pasal terkait hoaks, pencemaran nama baik oleh MK telah dilakukan diubah. Seperti Pasal 14, 15 UU 1946 terkait hukum pidana itu sudah ada dibatalkan MK.

Kemudian Pasal 310 KUHP 27 ayat (3) UU ITE sebab sudah ada direvisi di tempat DPR, itu juga sebagian dikabulkan oleh MK.

“Jadi pertimbangan hukum pertimbangan kebijakan pemerintah serta melawan nama kepentingan warga perkara ini ditangguhkan (kasus tersebut),” pungkasnya.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!