Nasional

PDIP Gugat KPU ke PTUN perihal Perbuatan Melawan Hukum ke Pilpres 2024

JAKARTA – Tim hukum Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDIP) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pulogebang, Cakung, Ibukota Timur, Selasa (2/4/2024) siang. Tim hukum PDIP menyimpulkan KPU sudah melakukan perbuatan berhadapan dengan hukum yang bermuara pada perolehan hasil pilpres yang digunakan mengungguli paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto kemudian Gibran Rakabuming Raka.

Pimpinan regu hukum PDIP Gayus Lumbuun mengungkapkan bahwa sikap KPU yang tersebut melakukan perbuatan berjuang melawan hukum dimulai sejak penetapan paslon urut 2, teristimewa di meloloskan Wali Daerah Perkotaan Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

“Bahwa perbuatan berhadapan dengan hukum yang disebutkan berdampak pada penetapan calon presiden juga delegasi presiden yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, pelaksanaannya adalah suatu tindakan yang dikerjakan oleh aparatur negara,” ujar Gayus di dalam lobi PTUN, Selasa (2/4/2024).

PDIP Gugat KPU ke PTUN persoalan Perbuatan Melawan Hukum di Pilpres 2024

Dia menjelaskan KPU juga dinilai melakukan perbuatan berhadapan dengan hukum satu di antaranya menggunakan sumber daya negara demi menguntungkan paslon Prabowo-Gibran di dalam antara paslon capres cawapres lainnya. “Penggunaan sumber daya negara yang digunakan menguntungkan paslon 02 juga hasil perolehan pilpres presiden dan juga duta presiden,” tutur Gayus.

Ia melanjutkan, tindakan KPU yang dimaksud telah terjadi melanggar aturan dan juga kode etik penyelenggaraan pilpres yang dimaksud seharusnya ditaati. “Dan perbuatan berperang melawan hukum yang dimaksud bertentangan dengan asas-asas lalu norma-norma yang tersebut ada pada aturan tentang pemilihan umum,” tegas Gayus.

Gayus mengungkapkan PDIP adalah salah satu pihak, selaku partai politik, yang dirugikan menghadapi tindakan KPU tersebut. “Bahwa PDIP sebagai partai pengusung Ganjar-Mahfud merupakan salah satu pihak yang dirugikan menghadapi perbuatan bertarung dengan hukum tersebut. Itu inti dari apa yang kami ajukan yang digunakan sudah ada kami daftarkan,” ungkap Gayus.

Diketahui sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan yang disebutkan berkaitan dengan pembatalan pencalonan Cawapres Gibran Rakabuming Raka.

“Dua putusan yang mana menyangkut pelanggaran etika yang dimaksud berlangsung ke MK maupun ke KPU itu memberikan alasan untuk melakukan gugatan tata perniagaan negara. Kita mempertimbangkan itu,” kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis, Selasa (6/2/2024).

Kendati demikian, Todung mengaku masih rencana yang dimaksud masih dipertimbangkan secara internal. Di sisi lain, TPN telah dilakukan memohon Bawaslu untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. “Jadi artinya kemungkinan besar kami akan melakukan itu. Tapi juga kemungkinan besar kami melakukan yang tersebut lain,” tambah dia.

Artikel ini disadur dari PDIP Gugat KPU ke PTUN soal Perbuatan Melawan Hukum di Pilpres 2024

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!