Bisnis

Pelaku Usaha kemudian UMKM Tanpa Sertifikat Halal Terancam Denda, Begini Cara Urusnya

Ashevilleglass.com – Para tukang jualan dari PKL hingga UMKM wajib memiliki sertifikat halal untuk barang yang mana mereka jual. Batas waktu untuk memperoleh sertifikat yang dimaksud adalah tanggal 17 Oktober 2024, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Undang-undang No. 33 tahun 2014 dan juga peraturan turunannya.

Terdapat minimal tiga kategori hasil yang tersebut harus bersertifikat halal, yaitu makanan dan juga minuman, materi baku juga tambahan pangan, dan juga produk-produk hasil sembelihan beserta jasa penyembelihannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi.

Sanksi yang digunakan diberikan dapat berbentuk peringatan tegas tertulis, denda administratif, hingga evakuasi barang dari peredaran. Sanksi ini sesuai dengan ketentuan yang dimaksud tercantum pada Peraturan otoritas Nomor 39 tahun 2021.

Kementerian Agama memacu pelaku bidang usaha untuk segera mengajukan berkas untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal mempunyai peran penting pada mendirikan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, dan juga meningkatkan daya saing bisnis.

Inilah langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikat halal, yang tersebut diambil dari situs kemenag.go.id.

  1. Buat akun SIHALAL di tempat ptsp.halal.go.id.
  2. Ajukan sertifikat halal dengan memilih opsi “Self Declare” dan juga masukkan kode fasilitasi.
  3. Verifikasi lalu validasi akan diadakan oleh Pendamping Proses Sistem Halal (PPH).
  4. Dokumen akan diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Pemastian Barang Halal (BPJPH).
  5. BPJPH akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
  6. Dilakukan Sidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
  7. BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.
  8. Unduh sertifikat halal dari SIHALAL.

Berikut adalah biaya layanan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro dan juga Kecil (UMK):

1. Opsi Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare): Gratis

*) Biaya pendaftaran lalu penentuan kehalalan komoditas sebesar Rp300.000 akan ditanggung oleh APBD/APBN serta sarana Lembaga Negara/Swasta.

2. Layanan Reguler:

Pendaftaran serta penentuan kehalalan produk: Rp300.000
Biaya pemeriksaan kehalalan komoditas oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH): Rp350.000

Related Articles

Back to top button