Nasional

Pukat UGM Minta Kejagung Segera Bawa Kasus Dugaan Korupsi Emas Antam ke Pengadilan

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta segera melimpahkan berkas perkara perkara dugaan perkara dugaan korupsi proses serta pembelian tujuh ton emas PT Aneka Tambang (Antam) untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU). Apalagi putusan Pengadilan Negeri (PN) Ibukota Selatan tiada menerima praperadilan yang mana diajukan oleh Budi Said.

“Kejaksaan Agung melalui penyidiknya melanjutkan penyelidikan. Segera selesaikan, P21 kemudian limpahkan untuk jaksa penuntut umum untuk segera diajukan ke meja hijau,” kata Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadja Mada (UGM) Zaenur Rohman, Rabu (20/3/2024).

Selain itu, kata Zaenur, penyidik Kejaksaan Agung juga harus memeriksa semua pihak yang mana terlibat, termasuk para petinggi PT Antam. Menurutnya, ada kemungkinan permainan yang digunakan dijalankan oleh oknum pegawai PT Antam. “Dan pastinya penyidik akan datang mengungkap siapa semata yang terlibat,” ungkap dia.


Dalam tindakan hukum ini, PT Antam diduga mengalami kerugian senilai 1.136 kg emas logam mulia. Jika dikonversi dengan harga jual emas per hari ini, nilainya sekitar Rp1,266 triliun.

Kejaksaan Agung harus berupaya untuk dapat mengambil kembali emas seberat 6,7 ton yang mana sudah ada di tempat tangan Budi Said. Kejaksaan bisa jadi menjerat Budi Said dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).


“Kalau memang sebenarnya itu sudah ada dialih bentuk sudah ada dicairkan sudah ada dalam layering lalu seterusnya gitu atau telah dipindahkan ya sanggup dengan menggunakan pendekatan undang-undang TPPU,” jelas Zaenur.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri DKI Jakarta Selatan menguatkan keabsahan status terperiksa serta proses penyidikan korupsi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) terhadap pelaku bisnis Budi Said. Putusan perkara praperadilan teregister Nomor 27/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel itu dibacakan oleh hakim tunggal Lusiana Amping.

“Pokok perkara menyatakan praperadilan pemohon tak dapat diterima kemudian dibebankan terhadap pemohon biaya perkara sebesar nihil,” kata Lusiana Amping ketika membacakan putusan Pengadilan Negeri DKI Jakarta Selatan, Senin, 18 Maret 2024.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!