Nasional

Ramai-ramai Ajukan Jadi Amicus Curiae untuk Mahkamah Konstitusi

JAKARTA – Pusat Kajian Hukum dan juga Keadilan Sosial atau Center For Law and Social Justice (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) juga puluhan seniman juga budayawan mengajukan berubah jadi Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan untuk majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang tersebut memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Adapun berkas Amicus Curiae dari LSJ UGM 31 halaman.

Penyerahan berkas Amicus Curiae ini dilandasi melawan indikasi yang tersebut sangat kuat bahwa terdapat praktik-praktik curang di penyelenggaraan rangkaian Pilpres 2024. “Penyerahan tadi siang kurang lebih besar jam 11.30-12.00. Tadi pagi saya tiba dalam Ibukota Indonesia (berangkat dari Yogyakarta) dan juga segera menuju ke Mahkamah Konstitusi setelahnya mendapatkan kopi fisik,” ujar Peneliti LSJ FH UGM Antonella pada konferensi pers secara daring melalui Zoom, Awal Minggu (1/4/2024) sore.

Ia mengaku sempat kebingungan sebab tak diarahkan dokumen harus disampaikan ke mana. “Tidak diberitahukan masuknya melalui mana. Saya bertemu dengan sekuriti juga diterima ke lobby, ada kesalahan dari pegawai MK. Ada kepaniteraan menyebutkan admisi yang disebutkan tidaklah bisa saja diterima dari pihak tidaklah mengajukan ke pihak berperkara. Kita harus memasukkan melalui pemohon yakni 01 lalu 03. Seharusnya kita sebagai masyarakat sipil bisa jadi mengajukan,” ungkapnya.

Kesulitan itu baru mereda setelahnya pihak humas Mahkamah Konstitusi bersedia menemui Antonella sebagai perwakilan dari Fakultas Hukum UGM. “Ia menyebutkan amisi yang dimaksud diberikan oleh beraneka pihak akan diserahkan ke delapan khalayak Majelis Hakim MK sebagai material pertimbangan,” kata dia.

Ketua LSJ FH Departemen Hukum Tata Negara UGM Herlambang P. Wiratraman mengungkapkan alasan pihaknya mengajukan Amicus Curiae tersebut. “Praktik-praktik curang diwujudkan dengan mengintervensi lembaga peradilan lalu lembaga pelopor pemilu, dan juga pemanfaatan sumber daya negara. Sementara hal ini bertentangan dengan mandat konstitusional Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 tentang pemilihan raya Luber Jurdil,” ujar Herlambang.

Pihaknya gelisah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggunakan dalil-dalil limitatif dari regulasi yang mana ada dan juga membiarkan dugaan kecurangan pemilihan raya 2024 secara terstruktur, sistematis, serta masif dibiarkan begitu saja. Para akademisi atau peneliti FH UGM mengajukan Amicus Curiae agar majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan argumen hukum yang mendayagunakan perspektif kemudian nalar hukum kritis berhadapan dengan konteks urusan politik elektoral yang menunjukkan pelumrahan kebijakan yang tersebut menopang kepentingan urusan politik paslon, salah satunya pembiaran konflik kepentingan yang digunakan memerosotkan keadaban di bernegara.

“Pemilu itu merupakan hak asasi manusia. Kecurangan pilpres melanggar hak asasi manusia oleh sebab itu tidak ada dilaksanakan dengan kejujuran, keadilan. Putusan MK Nomor 90 menyebabkan nepotisme dan juga bentuk campur tangan pemerintah sebab ada anak dari presiden yang dimaksud sedang berkuasa berubah jadi kontestan Pilpres 2024,” kata dia.

Ia menjelaskan alasan lainnya mendaftar Amicus Curiae ke Mahkamah Konstitusi sangat penting bagi tata kelola pemerintahan juga demokrasi ke Indonesia. “Kita sebut amisi sebab plural. Karena lebih tinggi dari satu kita sebut amisi. Selain dikaji juga didukung akademisi, sebagai kritik terkait sengketa Pilpres dalam Mahkamah Konstitusi. MK kita khawatirkan memutuskan dengan tafsir sempit, nalar kritis bukan dibangun. Pendekatan sangat limitatif. Ada beberapa orang bunyi dalam UU MK, kalau tiada hati-hati, pengaplikasian pasal sangat restriktif serta limitatif,” paparnya.

Artikel ini disadur dari Ramai-ramai Ajukan Jadi Amicus Curiae untuk Mahkamah Konstitusi

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!