Bisnis

Rawan Politisasi Isu Jelang Pemilu, Pengamat Minta otoritas Hati-hati Ambil Kebijakan Publik

Ashevilleglass.com – Jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang, pemerintah diharapkan dapat menjaga kondisi sosial perekonomian tetap saja kondusif. Salah satunya dengan tidaklah mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang mana bisa jadi menyebabkan gejolak sosial pada masa jelang lalu pasca pencoblosan.

Berdasar Angka Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) yang disusun oleh Badan Pengawas pemilihan (Bawaslu), ada lima provinsi yang dimaksud tingkat kerawanan cukup tinggi. Lima provinsi yang dimaksud adalah DKI Ibukota Indonesia dengan skor 88,95, kemudian disusul Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), lalu Kalimantan Timur (77,04).

Direktur Center for Policy and Public Management Sekolah Bisnis juga Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) Yudo Anggoro mengatakan, pada masa pemilihan seperti sekarang ada berbagai isu yang digunakan melibatkan hajat hidup orang sejumlah sanggup menjadi pemantik gejolak pada sedang masyarakat.

Mulai dari isu pangan, pupuk, ketenagakerjaan, digitalisasi, usaha mikro kecil kemudian menengah (UMKM), juga transportasi, termasuk transportasi online.

Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah bukan gegabah di melakukan pembaharuan aturan atau regulasi untuk menjaga stabilitas dan juga kondusifitas dalam masyarakat.

“Misalnya, transportasi. Jika biaya transportasi dinaikkan maka akan berdampak pada kenaikan harga-harga lainnya. Transportasi merupakan salah satu pendorong kenaikan harga terbesar,” katanya ditulis Rabu (7/2/2024).

Apalagi menurut Yudo, isu-isu yang disebutkan rawan kemudian sensitif ditunggangi oleh kepentingan urusan politik yang berujung pada gejolak sosial pada masyarakat.

Terlebih lagi, di waktu dekat atau pascapemilu, publik juga akan menghadapi momen bulan puasa serta lebaran yang tersebut biasanya akan mengupayakan kenaikan harga. Untuk itu, pemerintah disarankan untuk bisa saja lebih tinggi bijak juga seksama di mengambil keputusan.

Setelah hari raya, pemerintah juga diharapkan mengawasi lagi kondisi dunia usaha juga daya beli warga sebelum kembali memutuskan mengeluarkan kebijakan.

“Dilihat dulu nanti kondisinya seperti apa, indeks biaya konsumsi berapa, jadi perlu dilihat dulu indikator-indikator pendukungnya yang digunakan ter-update,” pungkas Yudo.

Seperti diketahui, tahun 2024 ini, Indonesia tiada hanya sekali melaksanakan Pemilihan Presiden lalu Wakil Presiden tetapi juga pemilihan legislatif baik di dalam tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Hajatan besar lainnya akan terjadi di dalam bulan November mendatang, di tempat mana akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dalam 545 tempat dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, juga 93 kota.

Senada dengan Yudo, di acara Deklarasi pemilihan Damai pada Pusat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, menyatakan bahwa kondisi mendekati hari pencoblosan harus mampu sejuk juga mengundang publik untuk bersama-sama menjaga kondusifitas.

“Deklarasi ini untuk meredam suasana yang dimaksud kian memanas. Perbedaan pilihan biasalah, tapi jangan mau kita dipecah belah. Bangsa ini punya kita bersama, mari kita jaga bersama. Karena hanya sekali kita yang mana menjaga, nggak kemungkinan besar kita harapkan orang lain yang mana menjaga,” ujarnya.

Related Articles

Back to top button