Nasional

Regulasi ‘Mogol’ masalah Batasan Barang Impor

Ashevilleglass.com – SEBAGIAN isi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan juga Pengaturan Impor akhirnya ditunda. Penegasan ini disampaikan dengan segera oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Kamis (14/3/2024).

Penundaan ini mengagetkan sekaligus tampak ironis. Sebab regulasi yang dimaksud terbilang masih gres lantaran resmi berlaku pada Mingguan (10/3/2024) alias baru berumur empat hari. Penundaan itu terpaksa diadakan lantaran aturan yang dimaksud mendapat penolakan dari publik. Namun di bahasa yang tersebut lebih tinggi halus, pemerintah berdalih penundaan itu lebih lanjut dikarenakan untuk merespons masukan-masukan dari masyarakat.

Kini, Permendag No 36 yang intinya menggeser pengawasan impor dari awalnya post-border ke border dan juga kemudahan impor barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) seolah tak ‘bergigi’. Aturan pembatasan bawaan barang elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, juga sepatu yang dimaksud biasanya sebagai cenderamata dari bepergian dalam luar negeri pun belum sepenuhnya berarti.

Ibarat makanan, Permendag ini mogol. Makanan mogol tak enak disantap lantaran gagal matang. Bagi orang Jawa, stempel istilah mogolini kerap diasosiasikan pada singkong goreng. Singkong yang mogol ini tak nyaman sekali jikalau dikunyah. Sebab, secara tampilan fisik memang sebenarnya tampak matang atau empuk, tapi sejatinya di dalam bagian berada dalam masih keras bahkan terasa agak mentah.

Mogol ini meskipun bagi sebagian orang mungkin saja hal sepele tapi sejatinya menciptakan kondisi menjadi tak nyaman. Apalagi, apabila barang yang digunakan mogol ini dikunyah di dalam tengah-tengah nikmatnya menyantap makanan yang dimaksud diidamkan. Rasanya ingin menyudahi secepatnya semata rencana makan serta membuang barang mogol pada tempat sampah.

Regulasi yang digunakan mogol tentu juga tak nyaman. Sebab, proses pembuatan regulasi sudah pernah berliku dilalui, namun di dalam lapangan ternyata malah tak sejumlah memberi arti. Bahkan terkesan mendapat antipati publik. Ini adalah tentu sebuah kerugian dikarenakan menjadi langkah mundur dan juga pemerintah dipaksa untuk berpikir ulang untuk merevisinya. Kalau pemerintah bersikeras dengan nekat memberlakukan, tentu efeknya kian runyam. Apalagi di dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang, pemerintah dapat jadi bulan-bulanan tak berkesudahan.

Permendag No 36 juga secara fisik jelas sudah pernah dianggap lengkap lalu rapi dikarenakan sudah pernah memenuhi berbagai aspek prosedural di proses pembuatan aturan. Lantas kenapa regulasi yang digunakan dipikirkan oleh berbagai orang pintar itu masih begitu rapuh ketika diimplementasikan? Jawaban melawan pertanyaan ini tentu membutuhkan diskusi yang panjang. Namun yang dimaksud memproduksi masyarakat kian menjadi heran, terbitnya regulasi-regulasi yang rapuh itu seolah terus berulang.

Menilik tindakan hukum ke belakang, sebenarnya penundaan, pembatalan atau pengunduran sebuah aturan bukanlah kali ini belaka terjadi di area era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Awal 2017 silam, Presiden Jokowi mengajukan permohonan aturan kenaikan tarif BPKB, STNK lalu SIM yang naik hingga 300% direvisi. Kenaikan ini sudah ada ditetapkan pada Peraturan otoritas (PP) No 60 Tahun 2016 tentang Jenis kemudian Tarif menghadapi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di dalam lingkungan kepolisian. PP sudah ada diteken oleh Jokowi pada 6 Desember 2016 kemudian berlaku mulai 6 Januari 2017.

Singkatnya usia kebijakan umum ini juga pernah terjadi kala pemerintah terburu-buru menghasilkan aturan terkait rekrutmen pegawai setara pegawai PNS atau Pegawai otoritas dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2019. Sesuai pengumuman, pendaftaran PPPK dibuka pada 10 Februari 2019, namun pada hari yang digunakan mirip terpaksa ditunda lantaran Peraturan Menteri PAN-RB atau yang tersebut merupakan turunan Peraturan otoritas Nomor 49 Tahun 2018 tentang PPPK belum bisa jadi terbit.

Demikian juga pada tindakan tarif tol ruas Prof Dr Ir Sedyatmo (arah Bandara Soekarno-Hatta) yang digunakan sudah pernah diberitahukan akan naik per 14 Februari 2019 sesuai Keputusan Menteri PU Nomor 121/KPTS/M/2019 tertanggal 6 Februari 2019. Namun dengan alasan ingin memberikan masa sosialisasi yang dimaksud tambahan panjang ke masyarakat, regulasi dibatalkan sehari jelang diberlakukan.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!