Nasional

Sempat Buron, 1 Tersangka PPLN Kuala Lumpur Menyerahkan Diri

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Satu dituduh panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di area Kuala Lumpur, Malaya pada tindakan hukum dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, menyerahkan diri. Tersangka berinisial MKM yang dimaksud menyerahkan diri pada Rabu 13 Maret 2024, usai menjadi buron lalu masuk daftar pencarian orang (DPO).

“DPO menghadapi nama Masduki tindakan hukum PPLN Kuala Lumpur, pagi ini menyerahkan diri,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro terhadap wartawan, Rabu (13/3/2024).

Selanjutnya, kata Djuhandhani, pihaknya akan menyerahkan satu terperiksa yang disebutkan ke Kejaksaan Negeri Ibukota Pusat (Kejari Jakpus), menyusul enam terdakwa lain. Dia menjelaskan, pada waktu ini pihaknya juga sedang mendalami alasan buron yang disebutkan menyerahkan diri ke Bareskrim Polri.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah dilakukan menetapkan tujuh PPLN di area Kuala Lumpur, Tanah Melayu sebagai terperiksa perkara dugaan pelanggaran pemilihan 2024. Enam terdakwa telah lama dilimpahkan ke Kejari Jakpus pada hari terakhir pekan 8 Maret 2024, pasca berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.

Sementara satu dituduh lainnya menjadi buron dikarenakan melarikan diri. “Betul (satu tersangka) DPO,” kata Djuhandhani terhadap wartawan, Hari Jumat (8/3/2024).

Adapun keenam dituduh yang tersebut sudah lebih lanjut dulu dilimpahkan ke Kejari Jakpus, ialah UF selaku Ketua PPLN Kuala Lumpur, PS selaku anggota PPLN Kuala Lumpur. Kemudian APR selaku anggota PPLN Kuala Lumpur, A.KH selaku anggota PPLN Kuala Lumpur).

Lalu, TOCR selaku anggota PPLN Kuala Lumpur, juga DS selaku anggota PPLN Kuala Lumpur. Djuhandhani menjelaskan, para terperiksa terlibat ‘lobi-lobi’ dengan partai kebijakan pemerintah (parpol) di dalam Indonesia, masalah daftar pemilih masih (DPT) pemilihan presiden (pilpres).

“Daftar Pemilih Tetap dan juga Angka Pemilih sudah pernah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, diadakan dengan cara bukan benar kemudian tak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, semata-mata berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan lobi-lobi dengan perwakilan partai politik,” kata Djuhandhani pada waktu dikonfirmasi, Kamis (29/2/2024).

Enam dalam antaranya, kata Djuhandhani, diduga melakukan langkah pidana pemilihan umum terdiri dari sengaja menambah atau menurunkan daftar pemilih pada pemilu, setelahnya ditetapkannya daftar pemilih tetap saja dan/atau dengan sengaja memalsukan data lalu daftar pemilih.

“Sebagaimana dimaksud pada Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang digunakan terjadi di dalam KBRI Kuala Lumpur, Malaysia,” ucapnya.

Sedangkan, satu terperiksa lainnya diduga melakukan perbuatan pidana pilpres dengan sengaja memalsukan data lalu daftar pemilih. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana terjadi dalam KBRI Kuala Lumpur, Malaysia.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!