Bisnis

Strategi Power Wheeling Dinilai Berisiko Rugikan Negara

JAKARTA – Power wheeling dinilai sebagai skema liberalisasi ketenagalistrikan yang dimaksud berisiko merugikan negara. Power wheeling merupakan mekanisme yang mana memperbolehkan pihak swasta atau independent power producer (IPP) untuk merancang pembangkit listrik serta memasarkan secara secara langsung terhadap warga melalui jaringan transmisi milik negara.

“Liberalisasi ketenagalistrikan berbentuk power wheeling itu melanggar Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang mana menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang dimaksud penting bagi negara kemudian yang menguasai hajat hidup pendatang berbagai harus dikuasai oleh negara,” kata pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi pada pernyatannya, dikutipkan Hari Senin (1/4/2024).

Fahmy menjelaskan power wheeling merupakan pola unbundling yang digunakan diatur pada UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan. Lagi pula pola unbundling yang dimaksud bahkan sudah ada dibatalkan oleh langkah Mahkamah Konstitusi (MK).

Melalui langkah Nomor 111/PUU-XIII/2015, MK memutuskan bahwa unbundling pada kelistrikan tak sesuai dengan UUD 1945. Lalu UU itu direvisi dengan menghilangkan pasal unbundling. “Selain bertentangan dengan UUD serta kebijakan MK, Kementerian Keuangan juga pernah menolak tegas sebab membebani fiskal negara. Dalam hal ini subsidi energi pasti membengkak,” tambah Fahmy.

Jika negara tak mau menambah subsidi energi, Fahmi menjamin bahwa rakyat yang mana akan menanggung beban risiko kenaikan tarif listrik yang mana pada waktu ini masih dikendalikan oleh negara. Realisasi power wheeling juga berisiko menyengsarakan rakyat. Pasalnya, dengan skema power wheeling, tarif listrik akan datang ditetapkan pada mekanisme pasar.

“Dengan power wheeling, penetapan tarif listrik ditentukan oleh demand and supply, pada pada waktu demand tinggi serta supply tetap, tarif listrik pasti akan dinaikkan,” jelas Fahmy.

Fahmy beranggapan, klausul power wheeling merupakan dorongan dari pihak-pihak swasta yang tersebut berkepentingan dengan dalih transisi energi. pemerintahan dan juga DPR harusnya lebih tinggi jarak jauh mengamati risiko besar pada implementasi power wheeling.

Sebab itu, Fahmy meminta untuk warga untuk terus memantau perkembangan pembahasan power wheeling yang dimaksud pada waktu ini dibalut di RUU Tenaga Baru lalu Tenaga Terbarukan. “Kabarnya akan dibahas lagi di waktu dekat oleh DPR dan juga pemerintah,” tandasnya.

Artikel ini disadur dari Skema Power Wheeling Dinilai Berisiko Rugikan Negara

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!