Nasional

Sylviana Murni Khawatir Terlaksana Dualisme Kekuasaan apabila Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sylviana Murni mengomentari keberadaan Pasal 55 ayat 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus DKI Jakarta (DJK) bahwa delegasi presiden (wapres) akan segera mengatur Dewan Kawasan Aglomerasi yang dimaksud terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), dan juga Cianjur. Pasalnya, beliau menilai dualisme kekuasaan akan terjadi.

Maka itu, menurut dia, pemberian kewenangan wapres sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi pada RUU DKJ harus dipertimbangkan. Hal itu diungkapkan Sylviana pada Rapat Pleno RUU DKJ yang tersebut dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Mendagri Tito Karnavian, juga perwakilan DPD, Kemenkeu, hingga Bappenas, Rabu (13/3/2024).

“DPD RI berpandangan bahwa atribusi kewenangan secara dengan segera untuk wapres sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi di RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa,” kata Sylviana di forum rapat.

Ia menjelaskan, pertimbangan pemberian Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ agar tak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dengan wapres. Ia menilai, pemberian wewenangan itu berpotensi timbulkan pecah kongsi antara presiden dengan wapres.

“Agar tiada terjadi dualisme kekuasaan antara presiden juga delegasi presiden yang tersebut dapat berpotensi timbulkan pecah kongsi antara keduanya pada kemudian hari,” kata Sylviana.

Pada dasarnya, kata Sylviana, penugasan untuk wapres harus berdasarkan kewenangan mandat dari presiden sebagai penanggung jawab tertinggi negara. “Dan saya yakin ini telah diperhitungkan dengan matang sebagai penanggung jawab tertinggi,” ucap Sylviana.

“Saya yakin ini sudah ada diperhitungkan juga dipertimbangkan baik oleh Baleg DPR RI dan juga juga Kemendagri,” tandasnya. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang tersebut meliputi Ibukota Indonesia kemudian kota sekitarnya.

Terkait urgensinya, Tito menunjukkan persoalan banjir yang dimaksud memerlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah yang mana berada di tempat dataran tinggi dengan yang digunakan berada di area dataran lebih banyak rendah. Begitu pula dengan persoalan transportasi, lantaran Ibukota kemudian kota sekitarnya tiada miliki pembatas alam.

“Kenapa dipimpin wapres? Karena ini melibatkan empat kementerian koordinator. Kalau hanya saja dua kementerian belaka pasti akan terkunci. Dan saya tegaskan, Dewan Aglomerasi tidak eksekutor. Dia semata-mata sinkronisasi, perencanaan, kemudian evaluasi. Eksekutornya adalah pemerintah area masing-masing,” ucap Tito di diskusi di dalam Industri Media Center Indonesia Maju, Rabu (20/12/2023).

Dengan peluncuran Dewan Aglomerasi, Tito optimistis Ibukota Indonesia sanggup menjadi kota perekonomian global, seperti New York pada Amerika Serikat atau Sydney dalam Australia. Artinya, nilai lebih lanjut dari Ibukota tiada akan hilang padahal sentra politiknya telah lama hijrah ke Ibu Pusat Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi wewenang khusus yang dimaksud diberikan Ibukota pada draf RUU DKJ yang tersebut diajukan pemerintah adalah untuk mengupayakan Ibukota menjadi postur kota global, pusat ekonomi kemudian jasa keuangan,” tegas Tito.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!