Bisnis

Tak Ada Jual Beli Listrik PLTS Atap, YLKI Sebut Kebijakan pemerintahan Realistis

Ashevilleglass.com – Ketua Yayasan Lembaga Pengguna Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai kebijakan pemerintah terkait dengan revisi aturan pengaplikasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap jadi solusi bagi semua pihak.

Menurut dia, dengan revisi Aturan tersebut, maka negara bukan akan terbebani, tapi rakyat tetap memperlihatkan boleh memasang PLTS Atap.

“Ini menjadi win-win solution untuk semuanya. Negara tak terbebani, lalu publik yang mana ingin membangkitkan listrik bersumber dari energi baru terbarukan, sanggup tetap saja memasang PLTS Atap,” ucapannya yang mana diambil Akhir Pekan (11/2/2024).

Tulus juga menilai revisi aturan yang disebutkan sangat realistis bagi sistem ketenagalistrikan tanah air.

“Keputusan pemerintah perihal PLTS Atap menjadi kebijakan yang dimaksud realistis mengingat kondisi empirik sektor ketenagalistrikan pada waktu ini,” jelas dia.

Baca Juga
Tom Lembong Bongkar Kegagalan Pemerintahan Jokowi: Kelas Menengah Terancam!

Sebagai informasi, sebelumnya pemilik PLTS Atap dapat memasarkan kelebihan pasokan listrik yang tersebut dihasilkan. Melalui aturan revisi ini, skema itu tidaklah ada sebab aturan ekspor-impor listrik ditiadakan.

“Memang aspek jual beli energi (ekspor impor) pada PLTS Atap menjadi klausul yang diharapkan, bagi pelaku bidang usaha PLTS Atap dan juga juga konsumen. Namun kebijakan itu tidak ada sangat dekat dengan situasi ketika ini,” kata Tulus

Namun demikian, paparnya, kapasitas listrik yang mana dihasilkan oleh PLTS atap baiknya disesuaikan dengan keperluan dari konsumen itu sendiri.

Dengan adanya revisi pada Permen ESDM No. 26/2021, paparnya, langkah ini dianggap sebagai titik awal yang tepat untuk melindungi kepentingan negara pada menjaga kedaulatan energi.

Baca Juga
Tom Lembong Menyesal Pernah Jadi Bagian Kabinet Jokowi: Banyak Kegagalan

Tulus meminta, pemanfaatan PLTS Atap lebih besar sesuai diterapkan pada daerah-daerah yang mana masih kekurangan listrik. “Saya sarankan, masifikasi PLTS Atap mampu dijalankan di tempat area yang dimaksud ketika ini non-oversupply,” imbuh dia.

Selain mengenai revisi Peraturan PLTS Atap, Tulus juga miliki perhatian pada skema power wheeling yang diwacanakan untuk masuk ke di Rancangan Undang-undang Energi Baru lalu Daya Terbarukan (RUU EBET).

Dia memandang, penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi publik maupun pemerintah jikalau dijalankan.

“Terutama untuk penentuan tarif listrik. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan mengenai keandalan pasokan listrik bagi konsumen dari pembangkit EBT yang mempunyai sifat intermiten.” pungkas dia.

Related Articles

Back to top button