Nasional

Tanggapi Petisi Bulaksumur, Dewan Pengarah TKN: Kalau Satu-Dua Orang Biasa-biasa Saja

Ashevilleglass.com – Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto menganggap wajar Petisi Bulaksumur yang mana disampaikan oleh Civitas Akademika Univetsitas Gadjah Mada (UGM).

“Ya pertama saya juga tokoh Bulaksumur, jadi itu kalau satu dua orang biasa-biasa aja,” kata Airlangga usai hadir di tempat kampanye Prabowo di tempat GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Hari Jumat (2/2/2024).

Menurut Airlangga, banyak orang penggagas Petisi Bulaksumur semata-mata menggunakan nama Bulaksumur. Karena itu ia menganggap wajar.

“Itu kan kemarin beberapa orang menggunakan kampus Bulaksumur untuk menciptakan press release. Ada yang dimaksud dari Bulaksumur, ada yang dari luar. Jadi Biasa-biasa aja di kebijakan pemerintah kan ada pilihan,” kata Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini sekaligus menanggapi pandangan tentang langkah-langkah Presiden Jokowi yang tersebut belakangan dianggap mendegradasi demokrasi.

“Demokrasi itu demokrasi setiap lima tahunan serta Indonesia diapresiasi oleh sebab itu Indonesia, satu yang digunakan pasti pemilihan umum tiap lima tahunan lalu pemilihan umum lima tahunan itu memproduksi Indonesia menjadi negara demokrasi paling tertib di tempat ASEAN kemudian kita adalah demokrasi terbesar ketiga,” tuturnya.

Puluhan Civitas Akademika UGM yang dimaksud terdiri dari dosen, peserta didik dan juga alumnus menyampaikan Petisi Bulaksumur pada Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/01/2024) sore.

Bukan tanpa sebab, merek gerah dengan kondisi politik, khususnya tindakan pelaksana negara, termasuk Presiden Joko Widodo (jokowi) pada kontestasi urusan politik pada waktu ini.

Petisi yang tersebut dibuat berdasarkan diskusi panjang ini dibacakan Guru Besar (Gubes) Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro. Di melawan mimbar, Koentjoro yang digunakan ditemani beberapa orang perwakilan gubes sebagian poin penting.

“Kami Civitas Akademika UGM menyampaikan keprihatinan yang dimaksud mendalam terhadap tindakan beberapa jumlah pelopor negara di area berbagai lini dan juga tingkat yang tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan juga keadilan sosial,” katanya.

Menurut Koentjoro, civitas akademika UGM menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang mana justru terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang tersebut juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM.

Sebut sekadar pada perkara pelanggaran etik dalam Mahkamah Konstitusi (MK) lalu keterlibatan beberapa aparat penegak hukum pada proses demokrasi perwakilan yang mana sedang berjalan.

Selain itu pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat rakyat pada kampanye. Pernyataan kebijakan pemerintah itu dinilai berbanding terbalik dengan netralitas.

“Keberpihakan [presiden] merupakan wujud penyimpangan dan juga ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” ungkapnya.

Koentjoro menambahkan, Presiden Jokowi sebagai alumni, semestinya berpegang pada jati diri UGM.

Alumni Fakultas Kehutanan UGM itu mestinya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut meningkatkan kekuatan demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang mana tinggi kemudian dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang digunakan sah demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang pada pada membuka Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Joko Widodo semestinya setiap saat mengingat janjinya sebagai alumni UGM. Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila lalu berjuang mewujudkan nilai-nilai di area dalamnya.

“Namun tindakan Presiden Jokowi, justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan juga moral demokrasi, kerakyatan, juga keadilan sosial yang dimaksud merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila,” ungkapnya.

Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Civitas Akademika UGM meminta, mendesak, serta menuntut segenap aparat penegak hukum dan juga semua pejabat negara dan juga aktor urusan politik yang mana berada dalam belakang Presiden Joko Widodo, termasuk Presiden sendiri.

Mereka diminta untuk segera kembali pada koridor demokrasi, juga mengedepankan nilai-nilai kerakyatan serta keadilan sosial.

“Kami juga mendesak DPR dan juga MPR mengambil sikap kemudian langkah konkret menyikapi berbagai gejolak kebijakan pemerintah yang digunakan terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang mana merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk menjamin tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih tinggi berkualitas, lalu bermartabat.”

“Gadjah mada adalah sumbermu. Gadjah Mada adalah mata airmu. Gadjah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini bukanlah untuk berakhir tergenang di rawanya ketiadaan amalan atau rawanya kemuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian terhadap negara dan juga tanah air yang dimaksud berirama,bergelombang, bergelora,” imbuh Koentjoro mengutip pernyataan Proklamator Ir Soekarno.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button