Bisnis

Tersangka Dugaan Korupsi PT Timah Tbk Jadi 14 Orang, Duit Negara Rp271 T Ditilep

Ashevilleglass.com – Kasus dugaan korupsi BUMN PT Timah Tbk. (TINS) kembali terungkap pada Hari Jumat (8/3/2024) yang tersebut lalu. Kejaksaan Agung menetapkan ALW, yang tersebut menjabat sebagai Direktur Operasional pada tahun 2017, 2018, 2021, juga Direktur Penguraian Usaha pada tahun 2019-2020 dalam PT Timah, sebagai terdakwa baru di perkara penyelewengan anggaran yang digunakan diduga mencapai Rp271 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana pada keterangan resmi yang digunakan dikutip Suara.com pada Awal Minggu (11/3/2024) mengatakan, ALW diduga terlibat pada tindakan hukum korupsi terkait tata niaga komoditas timah di tempat wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022.

Status dituduh diberikan setelahnya penyidik Kejaksaan Agung memeriksa sebanyak 139 saksi terkait tindakan hukum korupsi yang mana melibatkan perusahaan tambang timah tersebut.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga dikaitkan dengan alat bukti yang tersebut cukup, Tim Penyidik sudah pernah meninggal status satu orang saksi menjadi Tersangka yakni ALW,” kata Ketut Sumedana terhadap pers, hari terakhir pekan (8/3/2024). 

Dengan ditetapkannya ALW sebagai tersangka, jumlah keseluruhan terperiksa pada perkara dugaan korupsi terkait timah ini menjadi 14 orang.

Penyidik Kejagung menduga bahwa ALW sama-sama mantan Dirut PT Timah, Riza Pahlevi, serta mantan Direktur Keuangan PT Timah, Emil Ermindra, menyadari bahwa pasokan bijih timah yang digunakan dihasilkan oleh TINS lebih banyak sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Menurut Ketut Sumedana, hal yang disebutkan disebabkan oleh praktik penambangan liar yang digunakan meluas dalam wilayah IUP PT Timah Tbk.

ALW dengan dua terperiksa lainnya yang seharusnya bertindak melawan pesaing, malah menawarkan kerja mirip untuk pemilik smelter.

Mereka membeli hasil tambang ilegal dengan biaya di dalam menghadapi standar yang digunakan ditetapkan oleh PT Timah tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu.

Untuk memfasilitasi kegiatan ilegal tersebut, ALW sama-sama MRPT juga EE setuju menciptakan perjanjian seolah-olah ada kerja identik sewa-menyewa peralatan pengolahan lalu peleburan timah dengan para pemilik smelter.

Dampak dari tindakan merek menyebabkan kerugian bagi negara. Diperkirakan, kerugian negara di tindakan hukum ini mencapai Rp271 triliun menurut perhitungan ahli dari IPB, berdasarkan kerusakan lingkungan yang digunakan terjadi.

Sebagai akibatnya, ALW didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) kemudian Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, ALW tiada ditahan oleh penyidik. Hal ini dikarenakan ALW pada waktu ini sedang ditahan di tindakan hukum lain yang tersebut sedang diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!