Nasional

Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud Menduga Presiden Jokowi Politisasi Bansos

JAKARTA – Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan dua jenis abuse of power yakni kebijakan lalu tindakan nyata.

“Dalam konteks kebijakan, Jokowi melakukan abuse of power dengan cara mempolitisasi bantuan sosial (bansos) yang mana setidaknya dapat dilihat dari 4 aspek yakni waktu, jumlah, penerima, kemudian pembagian,” ujar Ketua Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis di sidang dalam Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/3/2024).

Dia menjelaskan, dari aspek waktu Jokowi menginstruksikan percepatan pencairan bansos sehingga bertepatan dengan rute Pilpres 2024.

Jokowi memerintahkan percepatan pembagian bantuan beras dampak El Nino mulai Januari 2024. Kemudian bantuan secara langsung tunai mitigasi risiko pangan selama 3 bulan sebesar Rp600 ribu per keluarga yang mana mulai dicairkan Februari 2024.

“Percepatan jadwal yang mana dibuat mengikuti proses Pilpres 2024 tentunya merupakan bentuk politisasi bansos lalu pelanggaran terhadap serangkaian pemberian bansos itu sendiri,” kata Todung.

Politisasi bansos begitu tampak terbentuk peningkatan pesat ketika pembagian bansos ke masa Pilpres 2024 dibandingkan masa sebelum dan juga sesudah Pilpres 2024.

Dari aspek jumlah, Jokowi meninggal dana pemeliharaan sosial untuk bantuan sosial secara masif hingga mencapai Rp496,8 triliun. Jumlah ini bahkan cuma berbeda tipis dengan total dana proteksi sosial yang dikucurkan pada saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

“Penggunaan instrumen penyesuaian belanja negara atau automatic adjustments ini sebenarnya bertentangan dengan tujuan awal sebagai strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global juga keadaan geopolitik ketika ini sebab hanya sekali dijalankan berdasarkan kepentingan urusan politik Jokowi saja,” ungkap Todung.

“Dengan kata lain, penambahan dana bansos yang dimaksud dihadiri oleh dengan penyesuaian belanja negara jelas merupakan instrumen untuk dapat mengupayakan melimpahnya bansos selama proses Pilpres 2024,” sambungnya.

Artikel ini disadur dari Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud Menduga Presiden Jokowi Politisasi Bansos

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!