Nasional

TPN Ganjar-Mahfud Tolak Hasil Pilpres 2024, Minta MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Ashevilleglass.com – JAKARTA – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud , Todung Mulya Lubis menolak langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhadapan dengan hasil Pilpres 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto juga Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden lalu delegasi presiden terpilih.

Menurut Todung, pemilihan raya 2024 diwarnai dengan berbagai pelanggaran maupun kecurangan bahkan bisa saja dikatakan kejahatan yang mana terjadi secara terstruktur, sistematis, dan juga masif (TSM). Baik yang tersebut terjadi sebelum, pada saat, maupun setelahnya hari pemungutan suara.

“Atas dasar hal tersebut, TPN Ganjar-Mahfud dengan ini menolak dengan tegas Keputusan KPU No 360 Tahun 2024 terkait Hasil Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024. Dalam hal ini, kami akan mengajukan pembatalan tindakan yang dimaksud terhadap Mahkamah Konstitusi melalui permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum,” kata Todung pada keterangan resmi, Kamis (21/3/2024).

Todung menyatakan TPN Ganjar-Mahfud akan memohon Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Selain itu, memohon KPU melakukan pemilihan umum ulang tanpa partisipasi pasangan nomor urut 2.

“Kami akan meminta-minta terhadap Mahkamah Konstitusi untuk melakukan diskualifikasi terhadap Paslon 02 serta memerintahkan KPU untuk melakukan pemilihan umum ulang di tempat seluruh Indonesia tanpa partisipasi Paslon 02,” ujarnya.

Todung menjelaskan sebelum pemungutan suara, kecurangan telah lama terjadi dimulai dari bagaimana MK memberikan karpet merah untuk cawapres 02, Gibran Rakabuming Raka, melalui Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini kemudian dinyatakan melanggar etika berat yang mana menyebabkan hakim konstitusi Anwar Usman diberhentikan dari jabatan ketua MK.

“Putusan inilah yang dimaksud melahirkan ‘nepotisme’ yang tersebut selanjutnya mengakibatkan berbagai penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh Presiden Joko Widodo guna meraih kemenangan Paslon 02 pada 1 putaran. Dimulai dari politisasi bantuan sosial (pork barrel politics), berbagai bentuk intimidasi dan juga kriminalisasi oleh aparat negara, hingga pemanfaatan Pj Kepala Daerah untuk pemenangan Paslon 02,” ucap Todung.

Selain abuse of power tersebut, Todung mengatakan pemilihan 2024 juga diwarnai oleh berbagai pelanggaran prosedur, seperti penerimaan pendaftaran Paslon 02 oleh KPU yang digunakan tak memenuhi ketentuan di PKPU No. 19/2023.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!