JAKARTA – Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengumumkan pelanggaran terstruktur, sistematis, juga masif (TSM) di bentuk nepotisme yang mana dilaksanakan oleh pasangan calon (Paslon) 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melahirkan abuse of power.
Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis memaparkan pelanggaran yang digunakan terstruktur, sistematis serta masif dimulai dengan nepotisme yang dimaksud melahirkan abuse of power. Akibatnya Paslon 02 mendapatkan kata-kata yang tersebut dapat meraih kemenangan pemilihan raya 2024.
Baca juga: Tim Hukum Ganjar-Mahfud Ungkap Nepotisme Tidak Boleh Ditoleransi, Hal ini Alasannya
“Dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang mana kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan ucapan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dapat meraih kemenangan Pilpres 2024 di 1 putaran,” ujar Todung, Rabu (27/3/2024).
Todung menjelaskan penambahan kata-kata terhadap pasangan Prabowo-Gibran terbentuk dikarenakan adanya penyelenggaraan instrumen kekuasaan yang tersebut dimotori oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mana merupakan hal nepotisme. Jokowi jelas menyokong pasangan Prabowo-Gibran agar mengungguli Pilpres 2024 di satu putaran.
“Model pemanfaatan kekuasaan yang dimaksud paling nyata adalah pembagian bantuan sosial oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa yang dimaksud kemudian diatribusikan pada sosok pribadi Presiden Joko Widodo,” jelasnya.
Baca juga: Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Seharusnya Suara Prabowo-Gibran Nol
Terdapat tiga hal yang harus mendapatkan pembahasan tambahan lanjut di dalam antaranya bantuan sosial yang menyasar penduduk desa, kedua pengatribusian terhadap sosok pribadi Presiden Joko Widodo, lalu terakhir pengatribusian Presiden Jokowi terhadap Paslon Nomor Urut 02.
Artikel ini disadur dari Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Suara Prabowo-Gibran Melesat Imbas Abuse of Power
